Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut koordinasi antarlembaga pemerintah menjadi persoalan utama dalam mengentaskan stunting. Dia menginstruksikan kementerian hingga pemerintah daerah (pemda) membenahi koordinasi dalam mempercepat mengatasi stunting.
"Saya minta kepada kementerian dan lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah, untuk menguatkan pengoordinasian para pegiat di lapangan, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugasnya," ujar Ma'ruf dalam memberikan sambutam Forum Nasional Stunting Tahun 2022, di Hotel Sharing-La, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Desember 2022.
Ma'ruf menyebut dari 12 provinsi prioritas penanganan stunting, pihaknya menemukan persoalan lain. Yaitu pelaku pelaksanaan program penurunan stunting di tingkat desa dan masyarakat perlu dioptimalkan.
"Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antarpelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan," jelas dia.
Salah satu upaya dalam mengoptimalkan SDM, dengan membekali pengatahun, alat kerja, dan dukungan operasional lainnya.
Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting itu juga mengapresiasi kontribusi pelaksana program penurunan stunting. Dia berharap Forum Nasional Stunting Tahun 2022 menjadi momen penting untuk mencapai target penurunan stunting 14 persen pada 2024.
"Alhamdulillah, prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 24,4 persen pada 2021. Kita masih menunggu hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan," jelas dia.
Adapun 12 provinsi prioritas penanganan stunting meliputi tujuh provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian, lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatra Utara.
Jakarta: Wakil Presiden (
Wapres) Ma'ruf Amin menyebut koordinasi antarlembaga pemerintah menjadi persoalan utama dalam mengentaskan
stunting. Dia menginstruksikan kementerian hingga
pemerintah daerah (pemda) membenahi koordinasi dalam mempercepat mengatasi stunting.
"Saya minta kepada kementerian dan lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah, untuk menguatkan pengoordinasian para pegiat di lapangan, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugasnya," ujar Ma'ruf dalam memberikan sambutam Forum Nasional Stunting Tahun 2022, di Hotel Sharing-La, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Desember 2022.
Ma'ruf menyebut dari 12 provinsi prioritas penanganan stunting, pihaknya menemukan persoalan lain. Yaitu pelaku pelaksanaan program penurunan stunting di tingkat desa dan masyarakat perlu dioptimalkan.
"Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antarpelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan," jelas dia.
Salah satu upaya dalam mengoptimalkan SDM, dengan membekali pengatahun, alat kerja, dan dukungan operasional lainnya.
Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting itu juga mengapresiasi kontribusi pelaksana program penurunan stunting. Dia berharap Forum Nasional Stunting Tahun 2022 menjadi momen penting untuk mencapai target penurunan stunting 14 persen pada 2024.
"Alhamdulillah, prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 24,4 persen pada 2021. Kita masih menunggu hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan," jelas dia.
Adapun 12 provinsi prioritas penanganan stunting meliputi tujuh provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian, lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatra Utara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
