Jakarta: Aktivis Muda Partai Golkar yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Muda Golkar (JAM Golkar) menolak adanya rencana percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Upaya mempercepat munas belakangan didorong sejumlah pihak di internal partai.
Dorongan mempercepat Munas dinilai tidak memiliki dasar yang kuat. Sebaliknya, kader muda Golkar ini melihat upaya itu hanya mengganggu soliditas partai yang baru saja melewati proses pemilihan umum.
Koordinator JAM Golkar Jack Paskalis menyayangkan ada pihak yang lebih mengedepankan syahwat politik tertentu dengan upaya mendorong percepatan munas. "Dasar mempercepat Munas apa? Jika soal perolehan suara Golkar, justru harus ditegaskan bahwa hasil Pemilu 2019 yang menempatkan Golkar sebagai pemenang kedua kursi DPR RI harus diapresiasi," katanya, Jumat, 21 Juni 2019.
Jack mengatakan Golkar baru saja selesai melewati masa penuh goncangan sejak 2014. Apalagi Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Golkar baru pada Desember 2017. "Artinya, kita baru saja selesai pemilu lalu mulai diganggu lagi dengan dinamika seperti ini. Sangat tidak tepat," kata dia.
Secara konstitusional, lanjut dia, munas baru bisa digelar pada Desember 2019. Ia meminta kader Golkar mengapresiasi kinerja Airlangga yang sudah susah payah selama 1,5 tahun.
"Momentum ini justru harus kita jaga dalam rangka soliditas partai mengawal agenda ke depan. Jika ada pihak yang kebelet untuk mempercepat munas, maka patut diduga punya motif jangka pendek yang lain," lanjut Jack.
Baca juga: Golkar Rentan Terbelah Jelang Munas
Inisiator JAM Golkar Risman Pasigai menambahkan semua pihak di internal Golkar harus menahan diri.
"Jangan karena ambisi politik lalu kita korbankan partai yang baru saja bangkit. Apalagi saat ini masih banyak kader yang bertarung di MK. Maka sangat tidak elok kita mulai dengan dinamika percepatan Munas yang justru sangat mengganggu agenda strategis partai," tukas Risman.
Dalam hal penyelenggaraan Munas, kata dia, siapa pun kader Golkar yang ingin maju sebagai calon ketua umum harus bersabar sampai Desember 2019.
"Semua ada waktunya, ada aturannya. Meski saat ini harus diakui bahwa banyak DPD masih menginginkan Pak Airlangga kembali memimpin," ujar Risman.
Jakarta: Aktivis Muda Partai Golkar yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Muda Golkar (JAM Golkar) menolak adanya rencana percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Upaya mempercepat munas belakangan didorong sejumlah pihak di internal partai.
Dorongan mempercepat Munas dinilai tidak memiliki dasar yang kuat. Sebaliknya, kader muda Golkar ini melihat upaya itu hanya mengganggu soliditas partai yang baru saja melewati proses pemilihan umum.
Koordinator JAM Golkar Jack Paskalis menyayangkan ada pihak yang lebih mengedepankan syahwat politik tertentu dengan upaya mendorong percepatan munas. "Dasar mempercepat Munas apa? Jika soal perolehan suara Golkar, justru harus ditegaskan bahwa hasil Pemilu 2019 yang menempatkan Golkar sebagai pemenang kedua kursi DPR RI harus diapresiasi," katanya, Jumat, 21 Juni 2019.
Jack mengatakan Golkar baru saja selesai melewati masa penuh goncangan sejak 2014. Apalagi Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Golkar baru pada Desember 2017. "Artinya, kita baru saja selesai pemilu lalu mulai diganggu lagi dengan dinamika seperti ini. Sangat tidak tepat," kata dia.
Secara konstitusional, lanjut dia, munas baru bisa digelar pada Desember 2019. Ia meminta kader Golkar mengapresiasi kinerja Airlangga yang sudah susah payah selama 1,5 tahun.
"Momentum ini justru harus kita jaga dalam rangka soliditas partai mengawal agenda ke depan. Jika ada pihak yang kebelet untuk mempercepat munas, maka patut diduga punya motif jangka pendek yang lain," lanjut Jack.
Baca juga: Golkar Rentan Terbelah Jelang Munas
Inisiator JAM Golkar Risman Pasigai menambahkan semua pihak di internal Golkar harus menahan diri.
"Jangan karena ambisi politik lalu kita korbankan partai yang baru saja bangkit. Apalagi saat ini masih banyak kader yang bertarung di MK. Maka sangat tidak elok kita mulai dengan dinamika percepatan Munas yang justru sangat mengganggu agenda strategis partai," tukas Risman.
Dalam hal penyelenggaraan Munas, kata dia, siapa pun kader Golkar yang ingin maju sebagai calon ketua umum harus bersabar sampai Desember 2019.
"Semua ada waktunya, ada aturannya. Meski saat ini harus diakui bahwa banyak DPD masih menginginkan Pak Airlangga kembali memimpin," ujar Risman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
