Jakarta: Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah menghindari kebijakan covid-19 yang tak konsisten. Kebijakan mesti diterapkan secara optimal.
"Kebijakan yang inkonsisten harus dihindari. Jadi artinya di satu sisi masyarakat diminta patuh, di sisi lain harus mencerminkan prinsip keadilan dalam menerapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah," kata Netty dalam diskusi virtual bertajuk 'PPKM End Game', Sabtu, 24 Juli 2021.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta pemerintah mencegah kegaduhan dalam setiap menelurkan kebijakan terkait covid-19. Sehingga, masyarakat bisa mematuhi kebijakan secara optimal.
"Mulailah berhenti menguji masyarakat dengan noise, dengan kegaduhan yang enggak perlu. Sehingga, kita fokus penanganan pandemi," kata Netty.
Netty juga menyoroti implikasi dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang telah bergulir. Implikasi yang dirasakan publik seperti sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi karena terbatasnya aktivitas.
"Ada kelompok-kelompok masyarakat yang hari ini bisa menyukseskan PPKM tapi sebetulnya kebutuhan dasarnya mereka tidak dapat terpenuhi," ujar Netty.
Baca: Penanganan Pandemi Covid-19 Dihadapkan pada Birokrasi Rumit
Kebijakan yang dikeluarkan, kata Netty, mesti berlandaskan kepentingan masyarakat. Sehingga, setiap elemen masyarakat tidak terus terpuruk ketika terjadi perubahan kebijakan terkait covid-19.
"Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) harus menjiwai setiap kebijakan yang diambil," ucap Netty.
Jakarta: Anggota
Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah menghindari kebijakan covid-19 yang tak konsisten. Kebijakan mesti diterapkan secara optimal.
"Kebijakan yang inkonsisten harus dihindari. Jadi artinya di satu sisi masyarakat diminta patuh, di sisi lain harus mencerminkan prinsip keadilan dalam menerapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah," kata Netty dalam diskusi virtual bertajuk 'PPKM End Game', Sabtu, 24 Juli 2021.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta pemerintah mencegah kegaduhan dalam setiap menelurkan kebijakan terkait
covid-19. Sehingga, masyarakat bisa mematuhi kebijakan secara optimal.
"Mulailah berhenti menguji masyarakat dengan
noise, dengan kegaduhan yang enggak perlu. Sehingga, kita fokus penanganan pandemi," kata Netty.
Netty juga menyoroti implikasi dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) darurat yang telah bergulir. Implikasi yang dirasakan publik seperti sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi karena terbatasnya aktivitas.
"Ada kelompok-kelompok masyarakat yang hari ini bisa menyukseskan PPKM tapi sebetulnya kebutuhan dasarnya mereka tidak dapat terpenuhi," ujar Netty.
Baca:
Penanganan Pandemi Covid-19 Dihadapkan pada Birokrasi Rumit
Kebijakan yang dikeluarkan, kata Netty, mesti berlandaskan kepentingan masyarakat. Sehingga, setiap elemen masyarakat tidak terus terpuruk ketika terjadi perubahan kebijakan terkait covid-19.
"
Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) harus menjiwai setiap kebijakan yang diambil," ucap Netty.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
