"Mengenai (revisi) undang-undang ini, (DPR) masih terbuka untuk masukan," kata Nurdin dalam diskusi virtual, Rabu, 12 Juni 2024.
Nurdin menangkap banyak aspirasi publik ihwal revisi kedua beleid itu. Misalnya kritik soal kewenangan Polri mengawasi ruang siber.
"Perluasan kewenangan intelijen dalam penyadapan memang masih diproses dan belum selesai," papar politikus PDI Perjuangan itu.
Baca juga: Muhammadiyah: Jangan Terburu-buru Bahas Revisi UU TNI dan Polri |
Nurdin mafhum muncul kekhawatiran kewenangan tersebut bakal mengusik hak privasi. Namun dia berjanji bakal mengawal revisi UU TNI dan Polri agar tidak kontraproduktif.
"Ini masih disusun dan kami juga mengundang banyak masukan untuk kesempurnaannya," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id