Jakarta: Anggota Komisi III DPR Nurdin mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri masih dinamis. Publik dipersilakan menyampaikan aspirasinya.
"Mengenai (revisi) undang-undang ini, (DPR) masih terbuka untuk masukan," kata Nurdin dalam diskusi virtual, Rabu, 12 Juni 2024.
Nurdin menangkap banyak aspirasi publik ihwal revisi kedua beleid itu. Misalnya kritik soal kewenangan Polri mengawasi ruang siber.
"Perluasan kewenangan intelijen dalam penyadapan memang masih diproses dan belum selesai," papar politikus PDI Perjuangan itu.
Nurdin mafhum muncul kekhawatiran kewenangan tersebut bakal mengusik hak privasi. Namun dia berjanji bakal mengawal revisi UU TNI dan Polri agar tidak kontraproduktif.
"Ini masih disusun dan kami juga mengundang banyak masukan untuk kesempurnaannya," ujar dia.
Jakarta: Anggota Komisi III
DPR Nurdin mengatakan pembahasan revisi
Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri masih dinamis. Publik dipersilakan menyampaikan aspirasinya.
"Mengenai (revisi) undang-undang ini, (DPR) masih terbuka untuk masukan," kata Nurdin dalam diskusi virtual, Rabu, 12 Juni 2024.
Nurdin menangkap banyak aspirasi publik ihwal revisi kedua beleid itu. Misalnya kritik soal kewenangan Polri mengawasi ruang siber.
"Perluasan kewenangan intelijen dalam penyadapan memang masih diproses dan belum selesai," papar politikus PDI Perjuangan itu.
Nurdin mafhum muncul kekhawatiran kewenangan tersebut bakal mengusik hak privasi. Namun dia berjanji bakal mengawal revisi UU TNI dan Polri agar tidak kontraproduktif.
"Ini masih disusun dan kami juga mengundang banyak masukan untuk kesempurnaannya," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
