Muhammadiyah: Jangan Terburu-buru Bahas Revisi UU TNI dan Polri

Jakarta: Pembahasan revisi undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri harus dilakukan dengan saksama. Jangan sampai diskusi kedua beleid itu diburu-buru. "Tidak pada tempatnya kalau penyusunan perundang-undangan dilakukan terburu-buru apalagi di akhir masa jabatan," kata Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam diskusi virtual, Rabu, 12 Juni 2024. Trisno mengatakan sesuatu yang dipaksakan cenderung berujung tidak baik. Dia berkaca pada pembahasan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembahasan yang dilakukan secara kilat.   "UU KPK yang membuat KPK jadi seperti sekarang karena dilakukan pada masa-masa akhir jabatan," ujar dia. Trisno menyebut fenomena itu tidak boleh terulang lagi. Apalagi, beberapa UU memiliki pola dan cara penyusunan yang dinilai singkat. "DPR justru harus menunjukkan mereka patuh peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kelompok tertentu," papar dia.