Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pekerjaan rumah (PR) untuk presiden selanjutnya terkait program perceptan penerbitan sertifikat tanah. Target jumlah penerbitan sertifikat tanah gagal tercapai.
"Ada covid-19 jadi mundur, tahun 2025 mungkin selesai semuanya di seluruh Tanah Air, yang selesaikan biar presiden baru. Ini kurang sitik," ujar Presiden saat memberikan 2.000 sertifikat tanah untuk warga Jawa Tengah disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 2 Januari 2024.
Jokowi tak secara jelas membeberkan target penerbitan sertifikat tanah hingga akhir masa jabatannya.
Jokowi bercerita ada 126 juta lahan yang seharusnya bersertifikat pada 2015. Tapi, baru 46 juta yang bersertifikat. Artinya, masih ada 80 juta lahan yang belum bersertifikat kala itu.
Ia pun mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait sengketa lahan. Penyebabnya, karena tak ada sertifikat. Presiden menyebut proses penerbitan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga tergolong lamban.
"Saya cek ke BPN setahun berapa keluarkan sertifikat? 500 ribu sertifikat. Padahal yang belum 80 juta. Artinya bapak ibu harus menunggu 160 tahun untuk pegang sertifikat," jelasnya.
Setelah itu, Jokowi menginstruksikan BPN untuk mempercepat penerbitan sertifikat tanah. Sehingga, sengketa tanah akibat tak adanya sertifikat tidak terjadi lagi.
"(Dulu) per tahunnya dari 500 ribu sekarang 10 juta (sertifikat). Akhir tahun kemarin 101 juta sertifikat dari Sabang sampai Merauke. BPN tidak tidur saya kasih target," ungkapnya.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) memberi pekerjaan rumah (PR) untuk presiden selanjutnya terkait program perceptan penerbitan sertifikat tanah. Target jumlah penerbitan sertifikat tanah gagal tercapai.
"Ada covid-19 jadi mundur, tahun 2025 mungkin selesai semuanya di seluruh Tanah Air, yang selesaikan biar presiden baru. Ini kurang
sitik," ujar Presiden saat memberikan 2.000 sertifikat tanah untuk warga Jawa Tengah disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 2 Januari 2024.
Jokowi tak secara jelas membeberkan target penerbitan sertifikat tanah hingga akhir masa jabatannya.
Jokowi bercerita ada 126 juta lahan yang seharusnya bersertifikat pada 2015. Tapi, baru 46 juta yang bersertifikat. Artinya, masih ada 80 juta lahan yang belum bersertifikat kala itu.
Ia pun mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait sengketa lahan. Penyebabnya, karena tak ada sertifikat. Presiden menyebut proses penerbitan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga tergolong lamban.
"Saya cek ke BPN setahun berapa keluarkan sertifikat? 500 ribu sertifikat. Padahal yang belum 80 juta. Artinya bapak ibu harus menunggu 160 tahun untuk pegang sertifikat," jelasnya.
Setelah itu,
Jokowi menginstruksikan BPN untuk mempercepat penerbitan sertifikat tanah. Sehingga, sengketa tanah akibat tak adanya sertifikat tidak terjadi lagi.
"(Dulu) per tahunnya dari 500 ribu sekarang 10 juta (sertifikat). Akhir tahun kemarin 101 juta sertifikat dari Sabang sampai Merauke. BPN tidak tidur saya kasih target," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
