Biak Numfor: Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan gangguan keamanan masih terjadi di Papua. Keduanya, faktor kesejahteraan dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
"HAM-HAM itu kita tegakkan, kalaupun ada dari TNI atau polisi yang melakukan pelanggaran, ya ditindak juga. Jadi mereka ditindak, walaupun dari mana ditindak," ujar Ma'ruf saat memberikan keterangan pers di Pangkalan TNI AU Manuhua, Biak Numfor, Papua, Jumat, 2 Desember 2022.
Wapres menjelaskan saat ini angka gangguan kemanan di Papua sudah mulai menurun. Hal ini berkat upaya pemerintah terus menyadarkan masyarakat Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Walaupun masih ada seperti penembakan itu sebenarnya sumbernya dari segi frekuensinya sudah menurun, sudah menurun, karena itu kita akan terus (dilakukan penyadaran)," jelas Wapres.
Baca: Wapres Tampung Usulan Pembentukan 2 Provinsi Baru di Papua |
Selain itu, Wapres menegaskan penegakan hukum tengah dilakukan terhadap pihak yang melakukan penembakan terhadap seorang anggota Polisi Brigadir M Yushdar di Yahukimo, Papua Pegunungan. Pihaknya telah menginstruksikan aparat kepolisian untuk mengejar pelaku penembakan.
"Langkah kita adalah mencari mereka yang melakukan penembakan untuk dilakukan penegakan hukum,” jelas Ma'ruf.
Ketua Badan Pengarah Papua itu menjelaskan dibentuknya empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan. "Kita mengatakan ini kunci, ini game changer-nya untuk mensejahterakan," tutur Wapres.
