Jakarta: Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) meminta pemerintah menunjukkan keseriusan dalam merespons kegaduhan di publik akibat mundulnya wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan beberapa elite politik. Termasuk, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.
"Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan Pemilu 2024 secara tepat waktu serta menjamin pelaksanannya secara jujur dan adil dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok," ujar Sekjen SKI Raharja Waluya Jati dalam diskusi 'Anggaran Pemilu 2024: Mitigasi Titik Rawan Demokrasi' di Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022.
Jati mengungkapkan salah satu cara pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 yakni dengan memastikan kelancaran pendanaan Pemilu. Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah sepakat anggaran Pemilu 2024 Rp76,7 triliun.
Anggaran Pemilu 2024 dicairkan dalam tiga tahapan, yaitu Rp8,06 triliun pada 2022, Rp23, 8 triliun pada 2023, dan Rp44,7 triliun pada 2024. Sayangnya, kata dia, anggaran yang diturunkan buat 2022 baru mencapai Rp3,69 triliun atau hanya sekitar 45,8 persen dari komitmen yang disetujui untuk diturunkan pada tahap pertama.
"Problem pencairan anggaran Pemilu itu tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait kesanggupan pemerintah dalam menjamin ketersediaan seluruh Anggaran Pemilu. Sebab, anggaran yang tidak dapat dicairkan pada tahun ini tentu akan menambah beban APBN tahun 2023 dan mungkin juga 2024," kata Jati.
Menurut dia, pemerintah harus memberikan penjelasan tuntas mengenai strategi menutup 'kekurangan' anggaran tahun 2022 pada APBN 2023 dan 2024. Ini penting agar persoalan pencairan Anggaran Pemilu ini tidak berkembang menjadi spekulasi dan rumor politik yang tidak produktif,
"Jangan sampai pemerintah kurang responsif sehingga memancing sebagian kalangan menghubung-hubungkannya dengan wacana penundaan Pemilu. Jika hal itu terjadi, situasi kegaduhan makin menjadi-jadi sehingga kontraproduktif bagi bangsa," ungkap dia.
Jakarta: Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) meminta pemerintah menunjukkan keseriusan dalam merespons kegaduhan di publik akibat mundulnya wacana penundaan
Pemilu 2024 yang dilontarkan beberapa elite politik. Termasuk, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.
"Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan Pemilu 2024 secara tepat waktu serta menjamin pelaksanannya secara jujur dan adil dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok," ujar Sekjen SKI Raharja Waluya Jati dalam diskusi 'Anggaran Pemilu 2024: Mitigasi Titik Rawan Demokrasi' di Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022.
Jati mengungkapkan salah satu cara pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan pelaksanaan
Pemilu 2024 yakni dengan memastikan kelancaran pendanaan Pemilu. Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah sepakat anggaran Pemilu 2024 Rp76,7 triliun.
Anggaran
Pemilu 2024 dicairkan dalam tiga tahapan, yaitu Rp8,06 triliun pada 2022, Rp23, 8 triliun pada 2023, dan Rp44,7 triliun pada 2024. Sayangnya, kata dia, anggaran yang diturunkan buat 2022 baru mencapai Rp3,69 triliun atau hanya sekitar 45,8 persen dari komitmen yang disetujui untuk diturunkan pada tahap pertama.
"Problem pencairan anggaran Pemilu itu tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait kesanggupan pemerintah dalam menjamin ketersediaan seluruh Anggaran Pemilu. Sebab, anggaran yang tidak dapat dicairkan pada tahun ini tentu akan menambah beban APBN tahun 2023 dan mungkin juga 2024," kata Jati.
Menurut dia, pemerintah harus memberikan penjelasan tuntas mengenai strategi menutup 'kekurangan' anggaran tahun 2022 pada APBN 2023 dan 2024. Ini penting agar persoalan pencairan Anggaran Pemilu ini tidak berkembang menjadi spekulasi dan rumor politik yang tidak produktif,
"Jangan sampai pemerintah kurang responsif sehingga memancing sebagian kalangan menghubung-hubungkannya dengan wacana penundaan Pemilu. Jika hal itu terjadi, situasi kegaduhan makin menjadi-jadi sehingga kontraproduktif bagi bangsa," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
