Jakarta: Indonesia butuh peta jalan atau roadmap perlindungan data pribadi. Tanpa itu, kebocoran data dinilai bakal terus terjadi.
"Bagi kami adanya peta jalan (roadmap) keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia," kata anggota Komisi I DPR Christina Aryani melalui keterangan tertulis, Senin, 12 September 2022.
Salah satu fungsi roadmap tersebut yaitu menentukan tugas dan fungsi lembaga atau instansi negara dalam mengamankan data masyarakat. Jangan sampai, antar lembaga saling lempar tanggung jawab saat terjadi kebocoran data.
"Jangan sampai terjadi seperti sekarang saling melempar tanggung jawab antar lembaga atau institusi, hal mana kami nilai amat tidak elok," ungkap dia.
Selain itu, dia menegaskan kebocoran data yang berulang kali terjadi harus menjadi pelecut percepatan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Sehingga, perlindungan data masyarakat bisa dilakukan dengan maksimal.
"Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi administrasi atau pidana terhadap pengendali/prosesor data yang lalai dalam mengelola data masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan publik bahwa data mereka dijaga dengan baik," ujar dia.
Jakarta: Indonesia butuh peta jalan atau
roadmap perlindungan data pribadi. Tanpa itu, kebocoran
data dinilai bakal terus terjadi.
"Bagi kami adanya peta jalan (
roadmap) keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia," kata anggota Komisi I
DPR Christina Aryani melalui keterangan tertulis, Senin, 12 September 2022.
Salah satu fungsi
roadmap tersebut yaitu menentukan tugas dan fungsi lembaga atau instansi negara dalam mengamankan data masyarakat. Jangan sampai, antar lembaga saling lempar tanggung jawab saat terjadi kebocoran data.
"Jangan sampai terjadi seperti sekarang saling melempar tanggung jawab antar lembaga atau institusi, hal mana kami nilai amat tidak elok," ungkap dia.
Selain itu, dia menegaskan kebocoran data yang berulang kali terjadi harus menjadi pelecut percepatan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Sehingga, perlindungan data masyarakat bisa dilakukan dengan maksimal.
"Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi administrasi atau pidana terhadap pengendali/prosesor data yang lalai dalam mengelola data masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan publik bahwa data mereka dijaga dengan baik," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)