Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Kepresdienan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. ANT/Puspa Perwitasari.
Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Kepresdienan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. ANT/Puspa Perwitasari.

Istana Sebut Pembangunan LRT Palembang Hemat Rp13 Triliun

Nasional lrt proyek lrt
Achmad Zulfikar Fazli • 26 Juni 2018 17:11
Jakarta: Istana Kepresidenan memastikan tak ada mark up anggaran dalam proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah justru menghemat anggaran dalam pembangunan proyek itu.
 
"Data yang diperoleh, yang dihitung oleh pemerintah itu justru ada penghematan sekitar Rp13 triliun," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018.
 
Ngabalin tak habis pikir dengan tudingan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal adanya mark up proyek itu. Apalagi, mantan Danjen Kopassus itu menyebut biaya pembangunan LRT di dunia berkisar USD8 juta per kilometer.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau USD8 juta itu sama dengan bangun pakai bambu itu, bambu dari Papua. Coba deh dicek," tutur eks Ketua Tim Sukses Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014 itu.
 
(Baca juga:Ngabalin Sebut Pernyataan Prabowo Sampah)
 
Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, capital expenditure (capex) LRT Palembang sebesar USD37 juta per km. Sementara, Manila Line 1 sebesar USD77 juta per km dan Kelana Jaya Line USD63 juta per km. Dengan begitu, pembangunan LRT di Indonesia terhitung lebih murah ketimbang dua negara tersebut.
 
Ngabalin meminta Prabowo lebih selektif dalam memilah informasi dan data. Sehingga, data yang disampaikan kepada publik benar dan bisa dipertanggungjawabkan.
 
Ia mengaku kasian dengan Prabowo. Sebagai seorang tokoh, Prabowo justru mendapat data yang tak tepat dari orang-orang di dekatnya.
 
"Jadi kita harapkan agar nanti semua data-data yang disampaikan kepada beliau, nanti adalah data-data yang benar-benar kualifikasinya bisa dipertanggungjawabkan, validitasnya bisa (dipertanggungjawabkan). Tapi kalau data-datanya adalah data-data yang tidak valid, data-data yang terkesan memfitnah, data-data yang tidak benar, kan sayang," ujar dia.

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi