Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.

Dewan Kehormatan Periksa KPU dan Bawaslu terkait OSO

Nasional oesman sapta pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 13 Februari 2019 12:28
Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) terkait pencalonan anggota DPD. OSO mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dianggap melakukan pelanggaran kode etik.
 
Pantauan Medcom.id, sidang dihadiri Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. OSO diwakili dua kuasa hukumnya Herman Kadir dan Dodi S Abdulkadir.
 
Kubu OSO menuding KPU melakukan pelanggaran kode etik karena tidak menjalankan putusan Bawaslu yang meminta mencantumkan OSO dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Berita acara tersebut tidak sesuai dengan putusan Bawaslu, dalam berita acara tersebut disebutkan KPU dalam menjalankan putusan tetap meminta kepada OSO, yang saat ini masih menjabat sebagai ketua umum Hanura untuk melaksanakan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dengan mengundurkan diri sebagai pengurus parpol sebagai syarat calon caleg DPD," kata Dodi di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu, 13 Februari 2019.
 
Selain itu, kubu OSO berpendapat keputusan Bawaslu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 terkait perkara OSO bertentangan dengan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta bertentangan dengan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.
 
Baca: Petinggi KPU Ditanya Alasan Tak Loloskan OSO
 
DKPP berpendapat karena dua laporan terhadap KPU dan Bawaslu memiliki keterkaitan, maka sidang digelar bersamaan.
 
Sidang dipimpin Ketua DKPP Harjono, didampingi anggota DKPP Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm dan Ida Budhiyanti. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan jawaban teradu yaitu KPU dan Bawaslu terhadap gugatan pengadu.
 
Polemik pencalonan OSO berawal dari putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2108 yang melarang pengurus parpol nyaleg anggota DPD. Keputusan itu ditindaklanjuti KPU dengan menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD yang menyaratkan pengurus parpol harus mundur jika ingin nyaleg DPD.
 
OSO bersikeras tak ingin mundur sebagai Ketum Hanura. Ia lantas menggugat PKPU 26 ke Mahkamah Agung (MA). MA memenangkan OSO. Namun KPU tetap berpedoman pada putusan MK.
 
OSO tak menyerah. Dia kembali mengugat SK KPU terkiat DCT anggota DPD ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN kembali memenangkan OSO, namun KPU tetap tak memasukan nama OSO sebelum dia menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai.
 
OSO kemudian mengadukan KPU ke Bawaslu. Bawaslu memutus KPU harus memasukan nama OSO dalam DCT namun tetap meminta OSO mundur dari pengurus parpol apabila terpilih sebagai anggota DPD.
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif