Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. (Foto: Yona)
Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. (Foto: Yona)

Petinggi KPU Ditanya Alasan Tak Loloskan OSO

Nasional oesman sapta
Siti Yona Hukmana • 30 Januari 2019 04:00
Jakarta: Petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengaku ditanya soal alasan tak loloskan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO) sebagai caleg DPD pada Pileg 2019.
 
"Ya ditanyai kenapa KPU mengambil sikap itu. Ya kita jelaskan sebagaimana argumen-argumen kita. KPU dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilu itu berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang selama ini kita yakini dan sumber hukum paling tinggi konstitusi," kata Pram di Polda Metro Jaya, Selasa, 29 Januari 2019.
 
Pramono mengaku, diperiksa satu ruangan dengan Ketua KPU Arief Budiman. Masing-masing diajukan 20 pertanyaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya mulai diperiksa dari pukul 14.00 WIB, Pak Ketum pukul 16.00 WIB. Jadi pemeriksaan saya 9 jam dan Pak Ketua 7 jam," ungkap Pram.
 
Pram menyebut pemeriksaan berjalan lancar. Ia dan Arief Budiman diyakini telah menjawab seluruh pertanyaan penyidik dengan baik.
 
"Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentu harus kami jawab dengan sebaik-baiknya, sesuai apa yang kami lakukan dan argumen-argumen yang selama ini kami bangun," ucapnya.
 
Pramono menilai tidak ada tindakan KPU yang melanggar undang-undang. Sebab, ia mengaku institusinya telah menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelolosan OSO sebagai caleg DPD.
 
"Jadi kita junjung tinggi putusan MK dan putusan PTUN dan MA. Kita tidak abaikan," ucapnya.
 
Baca:Ketua dan Komisioner KPU Diperiksa Polda Metro Jaya
 
Namun untuk menjadi caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu, kata Pram, OSO harus mundur dari jabatannya selaku Ketum Partai Hanura. Pramono menyebut, KPU telah memberikan dua kali kesempatan terhadap OSO.
 
"Jadi kita memberikan kesempatan dua kali setelah penetapan DCT pada 20 Sepetember, yakni pada Desember dan Januari. Sepanjang tetap bersedia mengundurkan diri. Itu bagian dari kita menjalankan keputusan MA, PTUN dan putusan Bawaslu," pungkas dia.
 
Lebih lanjut, Pram mengaku selalu akan bersedia untuk dimintai keterangan oleh polisi. Jika masih ada keterangan yang perlu dilengkapi.
 
"Kami tetap bersedia ketika dimintai memberikan keterangan lanjutan. Bisa jadi ad hal-hal yang dirasa belum lengkap kami tetap bersedia," kata Pram.
 
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, tak hanya mereka berdua yang dimintai keterangan. Komisioner KPU lainnya juga akan diperiksa.
 
"Besok insyaallah Pak Wahyu dan Pak Ilham ya," ucapnya.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif