medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid meyakini pertemuan SBY dengan Prabowo bukan untuk membangun koalisi menjelang Pilpres 2019. Pertemuan kedua tokoh itu lebih membahas kondisi kebangsaan saat ini.
"Saya kira (pertemuan) itu salah satu penawar kegersangan adanya macam-macam kondisi. Saya berharap beliau berdua bisa terus melahirkan pencerahan bagi kehidupan berdemokrasi dan kehidupan berbangsa bernegara yang rukun, damai, taat pada Pancasila dan UUD," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 27 Juli 2017.
Baca: Pertemuan SBY-Prabowo Berlangsung Tertutup
Keyakinan Hidayat bahwa pertemuan SBY-Prabowo tak membahas koalisi karena Demokrat, Gerindra dan PKS masih sibuk mengajukan uji materi Undang Undang (UU) Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU Pemilu menjadi penentu pola koalisi di 2019 mendatang.
"Kalau pun ditetapkan 20 persen, bisa jadi ada tiga kelompok atau tiga capres. Kita liat saja nanti," tuturnya.
PKS sendiri memandang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold harus dihapuskan alias nol persen. Sesuai ketentuan UUD, Keputusan MK serta harapan masyarakat, penghapusan presidential threshold akan menghadirkan calon-calon presiden yang lebih kompetitif.
Baca: Pertemuan Prabowo-SBY untuk Bangun Koalisi 2019
Hidayat tak ambil pusing bila Demokrat merapat pada koalisi Gerindra walaupun presidential threshold tetap pada level 20-25 persen. PKS akan terus bekerja keras untuk menyukseskan Pemilu 2019.
"Kita natural saja sebagaimana 2014 dulu natural saja. Kalau pun misalnya nanti ada koalisi Demokrat dengan Gerindra, ya baik-baik saja. Bagi kami enggak ada masalah, PKS nothing to lose," tutup Hidayat.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid meyakini pertemuan SBY dengan Prabowo bukan untuk membangun koalisi menjelang Pilpres 2019. Pertemuan kedua tokoh itu lebih membahas kondisi kebangsaan saat ini.
"Saya kira (pertemuan) itu salah satu penawar kegersangan adanya macam-macam kondisi. Saya berharap beliau berdua bisa terus melahirkan pencerahan bagi kehidupan berdemokrasi dan kehidupan berbangsa bernegara yang rukun, damai, taat pada Pancasila dan UUD," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 27 Juli 2017.
Baca:
Pertemuan SBY-Prabowo Berlangsung Tertutup
Keyakinan Hidayat bahwa pertemuan SBY-Prabowo tak membahas koalisi karena Demokrat, Gerindra dan PKS masih sibuk mengajukan uji materi Undang Undang (UU) Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU Pemilu menjadi penentu pola koalisi di 2019 mendatang.
"Kalau pun ditetapkan 20 persen, bisa jadi ada tiga kelompok atau tiga capres. Kita liat saja nanti," tuturnya.
PKS sendiri memandang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold harus dihapuskan alias nol persen. Sesuai ketentuan UUD, Keputusan MK serta harapan masyarakat, penghapusan presidential threshold akan menghadirkan calon-calon presiden yang lebih kompetitif.
Baca:
Pertemuan Prabowo-SBY untuk Bangun Koalisi 2019
Hidayat tak ambil pusing bila Demokrat merapat pada koalisi Gerindra walaupun presidential threshold tetap pada level 20-25 persen. PKS akan terus bekerja keras untuk menyukseskan Pemilu 2019.
"Kita natural saja sebagaimana 2014 dulu natural saja. Kalau pun misalnya nanti ada koalisi Demokrat dengan Gerindra, ya baik-baik saja. Bagi kami enggak ada masalah, PKS nothing to lose," tutup Hidayat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)
