Jakarta: Pemerintah melibatkan aktor digital atau influencer dalam menyosialisasikan berbagai program yang dibuat. Namun, upaya tersebut dinilai tidak tepat.
"Kalau untuk fokus di influencer muda, saya pikir kurang tepat," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 September 2020.
Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan pelibatan influencer memiliki sejumlah kekurangan. Salah satunya daya jangkau influencer yang terbatas.
"Karena keterbatasan sarana dan prasarana serta jarak jangkau, saya pikir tidak cukup," ungkap dia.
Anggota Komisi III itu menyarankan pemerintah mengutamakan media massa dalam menyosialisasikan program kerjanya. Influencer hanya sebagai alternatif dalam proses sosialisasi.
"Ya kalau menurut saya, itu bukan yang utama tapi kalau variatif daripada bagian komunikasi ya boleh-boleh saja," ujar dia.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian menyebut pelibatan influencer memudahkan masyarakat memahami pesan yang ingin disampaikan pemerintah.
"Karena namanya program harus dipahami sampai ke pelosok, sampai ke desa-desa, ke daerah yang tidak terjangkau oleh media," kata Donny kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2020.
Baca: KSP: Influencer Sosialisasikan Program Pemerintah hingga ke Pelosok
Donny menuturkan pemerintah sengaja melibatkan influencer lantaran memiliki pengikut yang banyak. Biasanya, bahasa yang mereka sampaikan lebih masuk ke generasi milenial.
"Nah influencer itu kan kita tahu menggunakan media sosial (medsos). Medsos kan banyak yang menggunakan. Jadi saya kira tidak percaya diri tapi jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial," ujar Donny.
Jakarta: Pemerintah melibatkan aktor digital atau
influencer dalam menyosialisasikan berbagai program yang dibuat. Namun, upaya tersebut dinilai tidak tepat.
"Kalau untuk fokus di
influencer muda, saya pikir kurang tepat," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 September 2020.
Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan pelibatan
influencer memiliki sejumlah kekurangan. Salah satunya daya jangkau
influencer yang terbatas.
"Karena keterbatasan sarana dan prasarana serta jarak jangkau, saya pikir tidak cukup," ungkap dia.
Anggota Komisi III itu menyarankan pemerintah mengutamakan media massa dalam menyosialisasikan program kerjanya.
Influencer hanya sebagai alternatif dalam proses sosialisasi.
"Ya kalau menurut saya, itu bukan yang utama tapi kalau variatif daripada bagian komunikasi ya boleh-boleh saja," ujar dia.
