Ilustrasi bansos. Antara/Oky Lukmansyah
Ilustrasi bansos. Antara/Oky Lukmansyah

Manajemen Data Amburadul Dinilai Biang Kisruh Bansos

Theofilus Ifan Sucipto • 21 Juli 2020 06:02
Jakarta: Pendiri Kawal Bansos Ari Nurcahyo menyebut bantuan sosial (bansos) kerap dipolitisasi. Hal itu membuat manajemen data penerima bansos amburadul.
 
“Karena tidak ada manajemen tunggal terkait pendataan,” kata Ari dalam diskusi virtual di Jakarta, Senin, 20 Juli 2020.
 
Ari mengatakan data penerima bansos seharusnya satu pintu yakni dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut harus terkoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun pada praktiknya di lapangan, terang dia, penerima bansos berdasarkan Kartu Keluarga (KK). Sedangkan penerima Kartu Prakerja berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 
"Ini kan beririsan makanya kisruh. Apalagi Kartu Prakerja awalnya tidak didesain sebagai bansos covid-19," ujar dia.
 
Baca: Skema Bansos Beragam Persulit Pengawasan
 
Menurut Ari, data tersebut seharusnya dibuat satu pintu. Lantas bentuk bantuannya berupa akses ke bank atau voucer, bukan barang.
 
"Sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau tidak satu pintu, rentan dipolitisasi," ujar Ari.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan