Jakarta: Skema bantuan sosial (bansos) virus korona (covid-19) oleh pemerintah, dinilai terlalu beragam. Hal itu menyulitkan pengawasan pelaksanaan.
“Semakin rumit skema bansos, kontrolnya juga lemah,” kata pendiri Kawal Bansos Ari Nurcahyo dalam diskusi virtual di Jakarta, Senin, 20 Juli 2020.
Ari menyebut ada tujuh skema bansos pemerintah. Terdiri atas empat bansos existing, yakni program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, subsidi listrik, dan kartu prakerja.
“Meskipun kartu prakerja desain awalnya bukan untuk bansos tapi untuk cipta lapangan kerja,” ujar Ari.
Sementara tiga bansos tambahan berupa sembako untuk warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Bansos tersebut diubah menjadi bantuan presiden dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga non-Jabodetabek. Sedangkan bantuan berikutnya yaitu BLT dana Desa.
Baca: Pemerintah Siapkan Bansos untuk UMKM
“Prinsipnya penerima bansos tidak boleh ganda tapi pemahaman masyarakat beragam,” tutur Ari.
Kurangnya pemahaman masyarakat, kata Ari, menjadi salah satu faktor penerima bansos ganda. Ari menilai masyarakat bakal menerima segala bentuk bantuan di tengah pandemi virus korona (covid-19).
Celakanya, kata dia, tak sedikit kepala daerah memanfaatkan momen tersebut jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Mereka menyelipkan kampanye dalam distribusi bansos.
“Skema rumit ini menjadi ruang jadi ruang politisasi dan sangat mungkin menjadi 'bancakan',” kata Ari.
Jakarta: Skema bantuan sosial (bansos) virus korona (covid-19) oleh pemerintah, dinilai terlalu beragam. Hal itu menyulitkan pengawasan pelaksanaan.
“Semakin rumit skema bansos, kontrolnya juga lemah,” kata pendiri Kawal Bansos Ari Nurcahyo dalam diskusi virtual di Jakarta, Senin, 20 Juli 2020.
Ari menyebut ada tujuh skema bansos pemerintah. Terdiri atas empat bansos
existing, yakni program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, subsidi listrik, dan kartu prakerja.
“Meskipun kartu prakerja desain awalnya bukan untuk bansos tapi untuk cipta lapangan kerja,” ujar Ari.
Sementara tiga bansos tambahan berupa sembako untuk warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Bansos tersebut diubah menjadi bantuan presiden dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga non-Jabodetabek. Sedangkan bantuan berikutnya yaitu BLT dana Desa.
Baca: Pemerintah Siapkan Bansos untuk UMKM
“Prinsipnya penerima bansos tidak boleh ganda tapi pemahaman masyarakat beragam,” tutur Ari.
Kurangnya pemahaman masyarakat, kata Ari, menjadi salah satu faktor penerima bansos ganda. Ari menilai masyarakat bakal menerima segala bentuk bantuan di tengah pandemi virus korona (covid-19).
Celakanya, kata dia, tak sedikit kepala daerah memanfaatkan momen tersebut jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Mereka menyelipkan kampanye dalam distribusi bansos.
“Skema rumit ini menjadi ruang jadi ruang politisasi dan sangat mungkin menjadi 'bancakan',” kata Ari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
