Ilustrasi poligami. Foto: Antara/Ridho Muhammad
Ilustrasi poligami. Foto: Antara/Ridho Muhammad

Pernyataan Grace Natalie Soal Poligami Ditentang

Nasional poligami
16 Desember 2018 12:44
Jakarta: Gagasan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ingin melarang poligami bagi pejabat negara dan aparatur sipil Negara menuai polemik. Ketua Umum Syarikat Kebangkitan Pemuda Islam (SKPI) Farhan Hasan mengatakan gagasan itu intoleran.
 
“Pernyataan Ketua Umum PSI (Grace Natalie) yang menolak poligami adalah sikap arogan yang sulit diterima. Betapa tidak, ketua partai yang selama ini sering mengampanyekan Indonesia yang toleran sepertinya gagal membawa pesan itu ke dalam tatanan praktik,” kata Farhan, melalui keterangan tertulis, Minggu, 16 Desember 2018.
 
Menurut Farhan, Natalie tak mengerti syariat Islam. Dalam Islam, kata dia, poligami diperbolehkan dengan syarat melindungi hak-hak perempuan. "Seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil di antara istri-istrinya," kata Farhan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Daripada menyoroti soal poligami, ia meminta PSI melawan tindakan amoral pejabat. "Dengan begitu PSI dapat mewujudkan visi indonesia yang toleran dan berkeadaban,” kata dia.
 
Baca: Larangan ASN Poligami Diatur Zaman Soeharto
 
Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan partainya menolak praktik poligami. Grace tidak merestui kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI poligami.
 
Grace menegaskan, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Itu dilakukan karena praktik tersebut merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan.
 
"Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan," kata Grace, Rabu, 12 Desember.
 
Tekad penolakan poligami, kata Grace, akan dilakukan jika PSI lolos ke parlemen. Partainya akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami.
 
"Jika kelak lolos ke parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara," terang Grace.
 


 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif