Komjen Listyo Dicecar Soal Hukum Tak Tebang Pilih di Tubuh Polri

Jakarta: Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mempertanyakan penerapan penegakan hukum di tubuh Polri yang tak tebang pilih kepada calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Dalam pemaparannya, Listyo memastikan hukum tak lagi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas karena kultur di Korps Bhayangkara bakal diubah. "Kami ingin barangkali pendalaman Pak, lebih konkretnya bagaimana dalam konteks perubahan kultur di kepolisian ini ya," kata Arsul saat fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Januari 2021. Arsul meminta Listyo memaparkan detail mengenai penegakan hukum yang kerap berat sebelah. Keseimbangan itu perlu sisi keadilan dan kemanfaatan hukum. "Sebetulnya secara hukum pidana bisa menjangkau banyak pihak tetapi dibatasi sampai pihak-pihak tertentu saja," ujar Arsul. Baca: Jalan Komjen Listyo Jadi Kapolri Diyakini Bakal Mulus Listyo memastikan bakal mewujudkan rasa keadilan di tubuh Polri. Korps Bhayangkara bakal transparan dan kepastian hukum saat ini perlu diperbaiki. "Tidak boleh ada kasus Nenek Minah yang mencuri kakao, kemudian diproses hukum. Karena hanya untuk mewujudkan  kepastian hukum. Tak boleh ada lagi seorang ibu dilaporkan anaknya, kemudian ibu tersebut diproses," tegas Listyo. Listyo menjalani fit and proper test di DPR dengan memaparkan judul makalah Transformasi Menuju Polri yang Presisi. Presisi dalam judul makalah Listyo merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan. Presiden Joko Widodo memilih Komjen Listyo sebagai calon tunggal Kapolri. Jokowi menyampaikan pilihannya ke DPR melalui surat presiden (supres) bernomor: R-02/Pres/01/2021 pada Rabu, 13 Januari 2021.