Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta mempertimbangkan keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kantor Staf Presiden (KSP). Kedua lembaga itu dinilai bisa dirampingkan.
“Presiden juga harus mempertimbangkan akan keberadaan BPIP dan KSP,” kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada Medcom.id, Kamis, 23 Juli 2020.
Jerry menilai KSP bisa dilebur ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) atau Sekretariat Kabinet (Setkab). Dia menyebut kuantitas anggota KSP harus diimbangi dengan kualitas kerja.
“Setidaknya 15 sampai 20 orang pakar saja (di KSP). Pakar ini bertugas memberi ide dan solusi mengatasi persoalan bangsa,” ujar dia.
Jokowi juga perlu mengevaluasi kehadiran BPIP. Lembaga itu dinilai belum menunjukkan progres berarti.
“Hanya kegaduhan saja yang terdengar terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (BPIP),” tutur Jerry.
Baca: Regulasi BPIP yang Bertugas Menanamkan Ideologi Pancasila Lemah
Jerry yakin perampingan itu semakin menghemat anggaran negara. Apalagi, dari 23 lembaga yang telah dirampingkan, pemerintah menghemat Rp23,5 triliun.
“Jadi perlu dikaji mana yang menguntungkan dan merugikan. Mana yang perlu dipertahankan atau dibubarkan,” ujar dia.
Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta mempertimbangkan keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kantor Staf Presiden (KSP). Kedua lembaga itu dinilai bisa dirampingkan.
“Presiden juga harus mempertimbangkan akan keberadaan BPIP dan KSP,” kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada
Medcom.id, Kamis, 23 Juli 2020.
Jerry menilai KSP bisa dilebur ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) atau Sekretariat Kabinet (Setkab). Dia menyebut kuantitas anggota KSP harus diimbangi dengan kualitas kerja.
“Setidaknya 15 sampai 20 orang pakar saja (di KSP). Pakar ini bertugas memberi ide dan solusi mengatasi persoalan bangsa,” ujar dia.
Jokowi juga perlu mengevaluasi kehadiran BPIP. Lembaga itu dinilai belum menunjukkan progres berarti.
“Hanya kegaduhan saja yang terdengar terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (BPIP),” tutur Jerry.
Baca: Regulasi BPIP yang Bertugas Menanamkan Ideologi Pancasila Lemah
Jerry yakin perampingan itu semakin menghemat anggaran negara. Apalagi, dari 23 lembaga yang telah dirampingkan, pemerintah menghemat Rp23,5 triliun.
“Jadi perlu dikaji mana yang menguntungkan dan merugikan. Mana yang perlu dipertahankan atau dibubarkan,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
