Jakarta: Rencana pemulangan 689 eks pendukung Negara Irak dan Suriah (ISIS) dinilai bakal mengancam keamanan Indonesia. Opsi ini rawan agenda terselubung.
“(Pemulangan) menjadi skenario terburuk,” kata analis terorisme Timur Tengah Universitas Indonesia (UI) Stanislaus Riyanta kepada Medcom.id, Minggu, 23 Februari 2020.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo harus mencegah eks ISIS kembali ke Indonesia. Pasalnya, ideologi mereka sangat radikal serta sudah menjual aset-aset di Indonesia.
Dia menilai pemulangan eks ISIS memang akomodatif bagi pegiat hak asasi manusia (HAM). Namun, pengembalian mereka bukan perkara mudah dan membutuhkan waktu panjang.
“Mengingat anggota ISIS eks WNI (warga negara Indonesia) sudah membakar dokumen kewarganegaraan,” ujar Stanislaus.
Simpatisan ISIS Firman Hidayat Silalahi menunggu pemeriksaan di ruang Reskrim Polresta Depok, Jawa Barat, Jumat, 22 Agustus 2014. Foto: MI/Bary Fathahilah
Baca: Pencabutan Kewarganegaraan Eks ISIS Diusulkan Lewat Keppres
Stanislaus menyarankan pemerintahan Jokowi berkolaborasi dengan intelijen negara lain. Kerja sama informasi ihwal terorisme sangat penting lantaran ada pergerakan aktor radikalisme lintas negara.
“Juga dilakukan dengan organisasi yang menangani pengungsi terutama untuk pendataan dan pemetaan,” imbuh dia.
Jakarta: Rencana pemulangan 689 eks pendukung Negara Irak dan Suriah (ISIS) dinilai bakal mengancam keamanan Indonesia. Opsi ini rawan agenda terselubung.
“(Pemulangan) menjadi skenario terburuk,” kata analis terorisme Timur Tengah Universitas Indonesia (UI) Stanislaus Riyanta kepada
Medcom.id, Minggu, 23 Februari 2020.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo harus mencegah eks ISIS kembali ke Indonesia. Pasalnya, ideologi mereka sangat radikal serta sudah menjual aset-aset di Indonesia.
Dia menilai pemulangan eks ISIS memang akomodatif bagi pegiat hak asasi manusia (HAM). Namun, pengembalian mereka bukan perkara mudah dan membutuhkan waktu panjang.
“Mengingat anggota ISIS eks WNI (warga negara Indonesia) sudah membakar dokumen kewarganegaraan,” ujar Stanislaus.
.jpg)
Simpatisan ISIS Firman Hidayat Silalahi menunggu pemeriksaan di ruang Reskrim Polresta Depok, Jawa Barat, Jumat, 22 Agustus 2014. Foto: MI/Bary Fathahilah
Baca:
Pencabutan Kewarganegaraan Eks ISIS Diusulkan Lewat Keppres
Stanislaus menyarankan pemerintahan Jokowi berkolaborasi dengan intelijen negara lain. Kerja sama informasi ihwal terorisme sangat penting lantaran ada pergerakan aktor radikalisme lintas negara.
“Juga dilakukan dengan organisasi yang menangani pengungsi terutama untuk pendataan dan pemetaan,” imbuh dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
