Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan parlemen mendukung dan mendorong terpenuhinya kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Namun, upaya pemenuhan tersebut harus sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan nasional.
“Dan potensi ancaman yang dihadapi,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu, 2 Juni 2021.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu meminta alutsista yang dibeli harus berkualitas dan baru atau gres. Hal itu untuk menghindari kecelakaan dalam penggunaan alutsista.
“Sejak peristiwa KRI Nanggala, saya minta dan usulkan agar alutsista apa yang akan kita beli bukan barang bekas,” ungkap dia.
Salah satu upaya memodernisasi alutsista yang dijajaki pemerintah, yaitu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan (Alpalhankam). Anggaran yang disiapkan untuk implementasi beleid tersebut mencapai Rp1.788 triliun.
Dia menyampaikan rencana tersebut bakal didalami Komisi I. Upaya tersebut harus sejalan dengan rencana strategi kekuatan pokok minimal atau minimum essential force (MEF) yang berakhir pada 2024.
“Akan kami bicarakan melalui Komisi I, apa sih yang dibutuhkan oleh TNI? Enggak bisa lagi pengadaan alutsista tidak sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah negara,” ujar mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.
Baca: Pengamat: Rencana Belanja Alutsista Rp1,7 Kuadriliun Tergolong Kecil
Puan menyampaikan pembangunan pertahanan juga harus disesuaikan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. Kebijakan strategis negara harus diarahkan pada pembangunan pertahanan maritim Indonesia.
“Maka pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim, adalah suatu kebutuhan dalam pembangunan pertahanan negara,” ujar dia.
Jakarta: Ketua
DPR Puan Maharani menyampaikan parlemen mendukung dan mendorong terpenuhinya kebutuhan alat utama sistem persenjataan (
alutsista) TNI. Namun, upaya pemenuhan tersebut harus sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan nasional.
“Dan potensi ancaman yang dihadapi,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu, 2 Juni 2021.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu meminta alutsista yang dibeli harus berkualitas dan baru atau gres. Hal itu untuk menghindari kecelakaan dalam penggunaan alutsista.
“Sejak peristiwa
KRI Nanggala, saya minta dan usulkan agar alutsista apa yang akan kita beli bukan barang bekas,” ungkap dia.
Salah satu upaya memodernisasi alutsista yang dijajaki pemerintah, yaitu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan (Alpalhankam). Anggaran yang disiapkan untuk implementasi beleid tersebut mencapai Rp1.788 triliun.
Dia menyampaikan rencana tersebut bakal didalami Komisi I. Upaya tersebut harus sejalan dengan rencana strategi kekuatan pokok minimal atau
minimum essential force (MEF) yang berakhir pada 2024.
“Akan kami bicarakan melalui Komisi I, apa sih yang dibutuhkan oleh TNI? Enggak bisa lagi pengadaan alutsista tidak sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah negara,” ujar mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.
Baca: Pengamat: Rencana Belanja Alutsista Rp1,7 Kuadriliun Tergolong Kecil
Puan menyampaikan pembangunan pertahanan juga harus disesuaikan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. Kebijakan strategis negara harus diarahkan pada pembangunan pertahanan maritim Indonesia.
“Maka pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim, adalah suatu kebutuhan dalam pembangunan pertahanan negara,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)