Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyebut proses perampingan pejabat eselon tak bisa buru-buru. Perampingan pejabat eselon di kementerian dan lembaga diperlukan demi efektivitas dan efisiensi birokrasi.
"Menata manusia enggak bisa ditarget sehari dua hari, tapi semakin cepat (semakin baik)," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
Tjahjo mengatakan seluruh kementerian dan lembaga telah memegang konsep perampingan sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Jokowi ingin mempercepat proses perizinan dan pelayanan.
"Itu saja, konsep di dua ini semakin cepat semakin baik," tuturnya.
Sebelumnya, sebanyak empat kementerian telah melaporkan perampingan birokrasi di lingkungan masing-masing. Empat kementerian itu di antaranya Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, Minggu, 20 Oktober 2019. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.
Investasi penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi panjang, kata Jokowi, harus dipangkas. Hal itu dianggap penting untuk memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.
Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyebut proses perampingan pejabat eselon tak bisa buru-buru. Perampingan pejabat eselon di kementerian dan lembaga diperlukan demi efektivitas dan efisiensi birokrasi.
"Menata manusia enggak bisa ditarget sehari dua hari, tapi semakin cepat (semakin baik)," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
Tjahjo mengatakan seluruh
kementerian dan lembaga telah memegang konsep perampingan sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Jokowi ingin mempercepat proses perizinan dan pelayanan.
"Itu saja, konsep di dua ini semakin cepat semakin baik," tuturnya.
Sebelumnya, sebanyak empat kementerian telah melaporkan perampingan birokrasi di lingkungan masing-masing. Empat kementerian itu di antaranya Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, Minggu, 20 Oktober 2019. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.
Investasi penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi panjang, kata Jokowi, harus dipangkas. Hal itu dianggap penting untuk memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
