Jakarta: Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai menggulirkan amendemen UUD 1945 sama dengan membuka kotak pandora. Bukan tidak mungkin UUD 1945 terus diubah jika wacana ini terealisasi.
"Sekali peluang amendemen ini dibuka, ini seperti kotak pandora, ini bisa lanjut seperti dulu lagi setiap tahun ada amendemen," kata Bivitri dalam diskusi bertajuk 'Amendemen Konstitusi: Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.
Bivitri menyebut isu amendemen bisa juga digulirkan untuk menghidupi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, tak menutup kemungkinan wacana digulirkan untuk menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dihapus. Misalnya, mengembalikan pemilihan presiden melalui MPR hingga jabatan presiden seumur hidup.
Baca juga: Ide PDIP Soal Amendemen Mencurigakan
Dia menilai penerapan GBHN tak relevan. Zaman Orde Baru, GBHN disusun MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Presiden sebagai mandataris MPR bertugas menjalankan GBHN.
MPR memiliki hak memakzulkan presiden jika dianggap menyalahi GBHN. Presiden memang dipilih MPR.
Namun, situasi itu sudah berbeda. Presiden kini dipilih langsung oleh rakyat. Kedudukan MPR juga bukan lagi lembaga tertinggi.
"Presiden sekarang kita yang memilih. Artinya haknya ada di kita. Bukan MPR. Jadi mandat apa yang harus diberikan MPR. Ini tak relevan dalam konteks hukum tata negara," kata Bivitri.
PDI Perjuangan getol menyuarakan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. Draf amendemen ini pun tengah dibahas.
Salah satu tujuannya ialah menghidupkan kembali GBHN. Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019.
Jakarta: Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai menggulirkan amendemen UUD 1945 sama dengan membuka kotak pandora. Bukan tidak mungkin UUD 1945 terus diubah jika wacana ini terealisasi.
"Sekali peluang amendemen ini dibuka, ini seperti kotak pandora, ini bisa lanjut seperti dulu lagi setiap tahun ada amendemen," kata Bivitri dalam diskusi bertajuk 'Amendemen Konstitusi: Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.
Bivitri menyebut isu amendemen bisa juga digulirkan untuk menghidupi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, tak menutup kemungkinan wacana digulirkan untuk menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dihapus. Misalnya, mengembalikan pemilihan presiden melalui MPR hingga jabatan presiden seumur hidup.
Baca juga: Ide PDIP Soal Amendemen Mencurigakan
Dia menilai penerapan GBHN tak relevan. Zaman Orde Baru, GBHN disusun MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Presiden sebagai mandataris MPR bertugas menjalankan GBHN.
MPR memiliki hak memakzulkan presiden jika dianggap menyalahi GBHN. Presiden memang dipilih MPR.
Namun, situasi itu sudah berbeda. Presiden kini dipilih langsung oleh rakyat. Kedudukan MPR juga bukan lagi lembaga tertinggi.
"Presiden sekarang kita yang memilih. Artinya haknya ada di kita. Bukan MPR. Jadi mandat apa yang harus diberikan MPR. Ini tak relevan dalam konteks hukum tata negara," kata Bivitri.
PDI Perjuangan getol menyuarakan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. Draf amendemen ini pun tengah dibahas.
Salah satu tujuannya ialah menghidupkan kembali GBHN. Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
