Jakarta: Marak aksi peretasan data sejumlah pejabat negara oleh peretas yang mengatasnamakan Bjorka. Aksi peretasan ini dinilai lebih kental ke unsur politisnya kepada pemerintah.
"Permainan ini tampak kurang rapi, karena Bjorka terlalu cerewet dan terlalu banyak membuat pernyataan politis dibandingkan dengan kemampuan mencuri data," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Kamis, 15 September 2022.
Menurut Teddy, polisi bisa mulai menelusuri pihak-pihak yang cenderung mendukung aksi peretasan ini untuk membongkar sosok di balik Bjorka. Bukan tidak mungkin, kata Teddy Bjorka mendaptakan suplai data-data pejabat tersebut dari para pendukungnya.
"Orang-orang yang mendukung kejahatan Bjorka, bisa jadi pintu masuk bagi aparat hukum untuk menelusuri, karena sangat mungkin mereka yang selama ini mensuplai data pejabat negara ke Bjorka. Karena pernyataan Bjorka senada dengan pernyataan mereka yang membenci pemerintah," jelas Teddy.
Teddy menambahkan, aksi peretasan yang dilakukan Bjorka justru dijadikan ajang politis oleh kelompok yang tidak menyukai pemerintah. Jadi, peretasan ini menjadi ramai bukan karena kemampuannya, tapi karena sensasi yang diciptakan.
"Saya punya nomer kontak pejabat negara, apakah ketika saya bocorkan, maka saya adalah hacker? Bjorka dikarbit dan diendorse melampaui kemampuannya. Mana ada hacker menuding sana-sini tanpa data? Hacker itu menyampaikan data curian, bukan malah membuat isu tanpa data," jelas Teddy.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian angkat bicara mengenai kejadian pencurian data yang dilakukan Bjorka itu. Ia meminta masyarakat tidak resah dengan peristiwa ini. Sebab, aksi pencurian data tersebut dinilainya masih dalam kategori serangan serangan siber rendah.
Hinca menjelaskan ada tiga klasifikasi terkait intensitas ancaman serangan di ruang siber, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Menurut Hinsa, aksi Bjorka masih dalam klasifikasi rendah karena tidak sampai melumpuhkan infrastruktur informasi vital.
"Jadi, infrastruktur informasi vital ini adalah sistem elektronik yang sudah digunakan di objek vital nasional kita," tambahnya.
Jakarta: Marak aksi peretasan data sejumlah pejabat negara oleh peretas yang mengatasnamakan
Bjorka. Aksi peretasan ini dinilai lebih kental ke unsur politisnya kepada pemerintah.
"Permainan ini tampak kurang rapi, karena Bjorka terlalu cerewet dan terlalu banyak membuat pernyataan politis dibandingkan dengan kemampuan mencuri data," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Kamis, 15 September 2022.
Menurut Teddy, polisi bisa mulai menelusuri pihak-pihak yang cenderung mendukung aksi
peretasan ini untuk membongkar sosok di balik Bjorka. Bukan tidak mungkin, kata Teddy Bjorka mendaptakan suplai data-data pejabat tersebut dari para pendukungnya.
"Orang-orang yang mendukung
kejahatan Bjorka, bisa jadi pintu masuk bagi aparat hukum untuk menelusuri, karena sangat mungkin mereka yang selama ini mensuplai data pejabat negara ke Bjorka. Karena pernyataan Bjorka senada dengan pernyataan mereka yang membenci pemerintah," jelas Teddy.
Teddy menambahkan, aksi peretasan yang dilakukan Bjorka justru dijadikan ajang politis oleh kelompok yang tidak menyukai pemerintah. Jadi, peretasan ini menjadi ramai bukan karena kemampuannya, tapi karena sensasi yang diciptakan.
"Saya punya nomer kontak pejabat negara, apakah ketika saya bocorkan, maka saya adalah hacker? Bjorka dikarbit dan diendorse melampaui kemampuannya. Mana ada hacker menuding sana-sini tanpa data? Hacker itu menyampaikan data curian, bukan malah membuat isu tanpa data," jelas Teddy.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian angkat bicara mengenai kejadian pencurian data yang dilakukan Bjorka itu. Ia meminta masyarakat tidak resah dengan peristiwa ini. Sebab, aksi pencurian data tersebut dinilainya masih dalam kategori serangan serangan siber rendah.
Hinca menjelaskan ada tiga klasifikasi terkait intensitas ancaman serangan di ruang siber, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Menurut Hinsa, aksi Bjorka masih dalam klasifikasi rendah karena tidak sampai melumpuhkan infrastruktur informasi vital.
"Jadi, infrastruktur informasi vital ini adalah sistem elektronik yang sudah digunakan di objek vital nasional kita," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
