Jakarta: Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menunjukkan kerawanan polarisasi di DKI Jakarta. Berdasarkan dua analisis yang dihitung Bawaslu, dimensi kontestasi, yang mencakup potensi polarisasi di DKI terbilang tinggi.
Analisis pertama dengan menghitung IKP berdasarkan hasil input data Bawaslu provinsi memosisikan DKI di peringat pertama IKP rawan tinggi dengan skor 88,95. Jika dilihat IKP dimensi kontestasi, DKI berada di urutan kedua dengan skor 96,09, satu level di bawah Maluku Utara (100).
Analisis kedua, yakni pengukuran IKP berdasarkan hasil agregasi Bawaslu kabupaten/kota, menempatkan DKI di peringkat sembilan dengan skor 35,95. Namun, jika IKP agregasi kabupaten/kota hanya dilihat dimensi kontestasinya, DKI berada di urutan pertama dengan skor 69,92.
Anggota Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan IKP 2024 terkonstruksi dari data yang diambil pada gelaran pemilu maupun pilkada sebelumnya.
"Apa yang membuat DKI sangat tinggi? Situasi yang real, yang ada saat pemilu dan pilkada sebelumnya yang terverifikasi," jelas Lolly saat dihubungi, Sabtu, 17 Desember 2022.
Menurut Lolly, dua analisis IKP yang dilakukan Bawaslu sama-sama penting. Analisis berdasarkan data Bawaslu provinsi, lanjut dia, menjadi tolok ukur bagi suatu provinsi untuk waspada. Artinya, DKI harus menyusun metode-metode pencegahan guna mengantisipasi polarisasi dalam menghadapi Pemilu 2024.
"Tapi untuk melihat keseluruhan DKI Jakarta, maka penting untuk memastikan posisi agregat kabupaten/kota juga dilihat, karena bisa jadi nanti satu wilayah dengan wilayah lain memiliki perbedaan dalam metode pencegahannya maupun pendekatan strateginya," terang dia.
Lolly menyebut semakin tinggi tingkat kerawanan IKP, kewaspadaan provinsi tersebut semakin tinggi. Impikasinya, semakin beragam juga metode untuk meminimalkan kerawanan. Kendati demikian, dia menegaskan semangat kewaspadaan juga tidak boleh serta merta hilang bagi daerah yang ber-IKP rawan sedang maupun rawan rendah.
Dia menegaskan upaya mengantisipasi kerawanan hajatan pemilu menjadi tugas bersama semua stakeholders pemangku kepentingan. Semua pihak berkepentinganmengakses IKP 2024. Nantinya, ujar Lolly, setiap stakeholder akan merumuskan kebijakan terbaik sesuai tupoksi masing-masing.
"Bagi Bawaslu, mitigasinya, kami langsung share IKP ke teman-teman provinsi dan kabupaten/kota. Penting bagi mereka sejak awal mengatasi potensi kerawanan itu. Begitu IKP turun, menyiapkan hal yang bisa mereka lakukan," ujar dia.
Jakarta: Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menunjukkan kerawanan polarisasi di
DKI Jakarta. Berdasarkan dua analisis yang dihitung
Bawaslu, dimensi kontestasi, yang mencakup potensi polarisasi di DKI terbilang tinggi.
Analisis pertama dengan menghitung IKP berdasarkan hasil input data Bawaslu provinsi memosisikan DKI di peringat pertama IKP rawan tinggi dengan skor 88,95. Jika dilihat IKP dimensi kontestasi, DKI berada di urutan kedua dengan skor 96,09, satu level di bawah Maluku Utara (100).
Analisis kedua, yakni pengukuran IKP berdasarkan hasil agregasi Bawaslu kabupaten/kota, menempatkan DKI di peringkat sembilan dengan skor 35,95. Namun, jika IKP agregasi kabupaten/kota hanya dilihat dimensi kontestasinya, DKI berada di urutan pertama dengan skor 69,92.
Anggota Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan IKP 2024 terkonstruksi dari data yang diambil pada gelaran pemilu maupun pilkada sebelumnya.
"Apa yang membuat DKI sangat tinggi? Situasi yang real, yang ada saat pemilu dan pilkada sebelumnya yang terverifikasi," jelas Lolly saat dihubungi, Sabtu, 17 Desember 2022.
Menurut Lolly, dua analisis IKP yang dilakukan Bawaslu sama-sama penting. Analisis berdasarkan data Bawaslu provinsi, lanjut dia, menjadi tolok ukur bagi suatu provinsi untuk waspada. Artinya, DKI harus menyusun metode-metode pencegahan guna mengantisipasi polarisasi dalam menghadapi Pemilu 2024.
"Tapi untuk melihat keseluruhan DKI Jakarta, maka penting untuk memastikan posisi agregat kabupaten/kota juga dilihat, karena bisa jadi nanti satu wilayah dengan wilayah lain memiliki perbedaan dalam metode pencegahannya maupun pendekatan strateginya," terang dia.
Lolly menyebut semakin tinggi tingkat kerawanan IKP, kewaspadaan provinsi tersebut semakin tinggi. Impikasinya, semakin beragam juga metode untuk meminimalkan kerawanan. Kendati demikian, dia menegaskan semangat kewaspadaan juga tidak boleh serta merta hilang bagi daerah yang ber-IKP rawan sedang maupun rawan rendah.
Dia menegaskan upaya mengantisipasi kerawanan hajatan pemilu menjadi tugas bersama semua stakeholders pemangku kepentingan. Semua pihak berkepentinganmengakses IKP 2024. Nantinya, ujar Lolly, setiap stakeholder akan merumuskan kebijakan terbaik sesuai tupoksi masing-masing.
"Bagi Bawaslu, mitigasinya, kami langsung
share IKP ke teman-teman provinsi dan kabupaten/kota. Penting bagi mereka sejak awal mengatasi potensi kerawanan itu. Begitu IKP turun, menyiapkan hal yang bisa mereka lakukan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
