Genjot Realisasi APBD, Kemendagri Bantu Deteksi Masalah Kota Cilegon

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantu mendeteksi permasalahan terkait realisasi APBD yang terjadi di Kota Cilegon, Banten. Ini dilakukan guna mendorong daerah tersebut mempercepat realisasi APBD. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan realisasi pendapatan Kota Cilegon mencapai angka 50,09 persen atau menempati posisi ke-4 terendah se-Provinsi Banten. Sedangkan, realisasi belanja Kota Cilegon 38,30 persen dan berada di posisi ke-3 terendah se-Banten. "Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat saat ini waktu realisasi sudah berada di pertengahan triwulan tiga untuk Tahun Anggaran 2022," tegas Fatoni melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 Agustus 2022. Fatoni mengungkapkan permasalahan realisasi APBD terjadi akibat keterlambatan lelang pengadaan barang dan jasa, serta adanya penundaan administrasi pertanggungjawaban. Ia menyarankan Pemkot Cilegon dapat melakukan lelang dini.   Sementara itu, administrasi pertanggungjawaban agar tetap disesuaikan dengan termin pembayaran. Langkah tersebut perlu dilakukan agar realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Pemkot Cilegon juga diminta membuat rencana kegiatan dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur. Jika dalam penerapannya terdapat kendala dan keraguan, Pemkot Cilegon dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan tim Kemendagri. "Segera penuhi komitmen target realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Agustus sekurang-kurangnya 51 persen," tegas Fatoni Ia berpesan agar Pemkot Cilegon dapat meningkatkan realisasi anggaran lebih maksimal. Sebab, upaya itu bakal mempengaruhi percepatan realisasi anggaran pada triwulan ke-4 lebih optimal.  "Perubahan APBD dipercepat dan saat melaksanakan (realisasi APBD) jangan cuma uangnya habis (diserap), tapi output-nya juga harus diperhatikan" tegas Fatoni.