Jakarta: Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan politik identitas akan kembali digunakan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, terutama di media sosial. Pengawasan dan peraturan yang tepat dibutuhkan agar politik identitas tak digunakan.
“Pemilu demokratik kita ke depan, ancaman terbesarnya bukan lagi politik uang, tetapi ancaman terbesarnya itu adalah penggunaan politik identitas,” kata Ray Rangkuti dalam tayangan Hot Room di Metro TV, Rabu 27 Juli 2022.
Bahaya penggunaan politik identitas jauh lebih berat dibandingkan politik uang. Politik identitas berpotensi besar dalam memecah belah masyarakat. Hal ini terlihat dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 yang dampaknya masih dapat dirasakan hingga kini.
Peraturan kampanye sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Namun, belum ada peraturan yang jelas mengenai praktik politik identitas dalam sosial media.
Ray Rangkuti mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merumuskan PKPU terkait politik identitas. Penyusunan dapat dimulai KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyepakati definisi politik identitas. Kemudian, menentukan jenis-jenis politik identitas yang mengarah kepada disintegrasi.
Penggunaan akun pribadi di sosial media yang menyingung tentang politik identitas juga perlu menjadi sorotan KPU. Sanksi tegas bagi pelaku harus diberikan agar car ini tak memecah belah kehidupan bangsa. (Tamara Pramesti Adha Cahyani)
Jakarta: Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan
politik identitas akan kembali digunakan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, terutama di media sosial. Pengawasan dan peraturan yang tepat dibutuhkan agar politik identitas tak digunakan.
“Pemilu demokratik kita ke depan, ancaman terbesarnya bukan lagi politik uang, tetapi ancaman terbesarnya itu adalah penggunaan politik identitas,” kata Ray Rangkuti dalam tayangan
Hot Room di
Metro TV, Rabu 27 Juli 2022.
Bahaya penggunaan
politik identitas jauh lebih berat dibandingkan politik uang. Politik identitas berpotensi besar dalam memecah belah masyarakat. Hal ini terlihat dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 yang dampaknya masih dapat dirasakan hingga kini.
Peraturan kampanye sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Namun, belum ada peraturan yang jelas mengenai praktik politik identitas dalam sosial media.
Ray Rangkuti mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merumuskan PKPU terkait politik identitas. Penyusunan dapat dimulai KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyepakati definisi politik identitas. Kemudian, menentukan jenis-jenis politik identitas yang mengarah kepada disintegrasi.
Penggunaan akun pribadi di sosial media yang menyingung tentang politik identitas juga perlu menjadi sorotan KPU. Sanksi tegas bagi pelaku harus diberikan agar car ini tak memecah belah kehidupan bangsa.
(Tamara Pramesti Adha Cahyani) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
