Jakarta: Pemerintah telah mengambil tindakan untuk menangani kejadian luar biasa gizi buruk dan penyakit campak di Kabupaten Asmat, Papua. Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, hampir 90 persen program sudah masuk ke Asmat.
"Hampir 90 persen semua program itu sudah masuk di Asmat dan wilayah lain yang ada indikasi gizi buruk atau masalah kesehatan di Papua dan Papua Barat," kata Puan di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018.
Pemerintah mengaku kewalahan mencapai seluruh daerah terpencil di Papua karena kondisi geografis. Namun, faktor itu tak menghalangi pemerintah mengambil tindakan untuk menangani masalah yang dialami masyarakat di pedalaman Papua dan Papua Barat.
"Negara harus tetap hadir, bagaimana kemudian kita lakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemda," kata Puan.
Baca: Tim Bergerak dari Kampung ke Kampung di Asmat
Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah dalam penanganan masalah ini. Tak hanya itu, pemerintah akan melakuan pendampingan dengan melibatkan sumber daya manusia dari dalam dan luar Papua.
Pendampingan itu berkaitan dengan program kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Karena, penanganan masalah di Papua dan Papua Barat tak sama dengan Jawa.
"Ada afirmasi khusus untuk bisa intervensi karena selain letak geografi, perilaku, dan gaya hidup, tentu saja masalah pendidikan, itu juga berkaitan sehingga tak bisa dilakukan sendiri-sendiri," kata Puan.
Puan pun akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk membentuk satuan tugas penanganan masalah ini. Seluruh kementerian dan lembaga terkait telah setuju dengan rencana ini.
"Semua sudah memahmi dan setuju apa saja tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan kita akan bikin matriks sampai ke biayanya, kira-kira biayanya berapa untuk jangka pendek, menengah, dan panjang," kata putri Megawati Sukarnoputri itu.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/aNrVY6WN" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Pemerintah telah mengambil tindakan untuk menangani kejadian luar biasa gizi buruk dan penyakit campak di Kabupaten Asmat, Papua. Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, hampir 90 persen program sudah masuk ke Asmat.
"Hampir 90 persen semua program itu sudah masuk di Asmat dan wilayah lain yang ada indikasi gizi buruk atau masalah kesehatan di Papua dan Papua Barat," kata Puan di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018.
Pemerintah mengaku kewalahan mencapai seluruh daerah terpencil di Papua karena kondisi geografis. Namun, faktor itu tak menghalangi pemerintah mengambil tindakan untuk menangani masalah yang dialami masyarakat di pedalaman Papua dan Papua Barat.
"Negara harus tetap hadir, bagaimana kemudian kita lakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemda," kata Puan.
Baca: Tim Bergerak dari Kampung ke Kampung di Asmat
Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah dalam penanganan masalah ini. Tak hanya itu, pemerintah akan melakuan pendampingan dengan melibatkan sumber daya manusia dari dalam dan luar Papua.
Pendampingan itu berkaitan dengan program kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Karena, penanganan masalah di Papua dan Papua Barat tak sama dengan Jawa.
"Ada afirmasi khusus untuk bisa intervensi karena selain letak geografi, perilaku, dan gaya hidup, tentu saja masalah pendidikan, itu juga berkaitan sehingga tak bisa dilakukan sendiri-sendiri," kata Puan.
Puan pun akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk membentuk satuan tugas penanganan masalah ini. Seluruh kementerian dan lembaga terkait telah setuju dengan rencana ini.
"Semua sudah memahmi dan setuju apa saja tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan kita akan bikin matriks sampai ke biayanya, kira-kira biayanya berapa untuk jangka pendek, menengah, dan panjang," kata putri Megawati Sukarnoputri itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
