Jakarta: Analis politik Ahmad Khoirul Umam menilai, cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam menentukan bakal calon presiden di Pemilu 2024 dapat mencederai dan mempengaruhi netralitas negara.
"Pengaruh Presiden dalam memberikan endorsement ke satu atau dua pihak tertentu, diakui atau tidak akan berpengaruh terhadap netralitas kekuasaan negara," kata Khoirul Umam dalam tayangan Metro TV, Selasa, 16 Mei 2023.
Umam menyebut, Presiden adalah simbol negara tetapi sudah masuk ke ruang yang terlalu jauh dan bukan wilayahnya sebagai kepala negara.
“Maka kita mencerna itu sebagai upaya Presiden untuk menunjukkan beliau masih ingin menjadi team maker sekaligus menentukan ranah yang sebenarnya bukan ranah beliau,” ucap Umam.
Lebih lanjut Umam mengingatkan, sikap Jokowi melakukan endorse politik bisa melanggar nilai Pemilu yang terbuka, adil dan demokratis. Sebab, hadirnya kekuasaan negara yang netral adalah syarat mutlak.
"Presiden adalah simbol negara. Jika Presiden menunjukkan keberpihakannya secara vulgar, hal itu berpotensi menyeret atau mempolitisasi terjadinya proses-proses yang tidak dikehendaki," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Analis politik Ahmad Khoirul Umam menilai,
cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam menentukan bakal
calon presiden di
Pemilu 2024 dapat mencederai dan mempengaruhi netralitas negara.
"Pengaruh Presiden dalam memberikan endorsement ke satu atau dua pihak tertentu, diakui atau tidak akan berpengaruh terhadap netralitas kekuasaan negara," kata Khoirul Umam dalam tayangan Metro TV, Selasa, 16 Mei 2023.
Umam menyebut, Presiden adalah simbol negara tetapi sudah masuk ke ruang yang terlalu jauh dan bukan wilayahnya sebagai kepala negara.
“Maka kita mencerna itu sebagai upaya Presiden untuk menunjukkan beliau masih ingin menjadi team maker sekaligus menentukan ranah yang sebenarnya bukan ranah beliau,” ucap Umam.
Lebih lanjut Umam mengingatkan, sikap Jokowi melakukan endorse politik bisa melanggar nilai Pemilu yang terbuka, adil dan demokratis. Sebab, hadirnya kekuasaan negara yang netral adalah syarat mutlak.
"Presiden adalah simbol negara. Jika Presiden menunjukkan keberpihakannya secara vulgar, hal itu berpotensi menyeret atau mempolitisasi terjadinya proses-proses yang tidak dikehendaki," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
