Jakarta: Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani optimistis operasional tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua terlaksana dengan baik. Termasuk, tata kelola pemerintahan dan pengisian aparatur sipil negara (ASN).
“Persiapan pemberlakuan tiga DOB di Tanah Papua berdasarkan amanat undang-undang dan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sejauh ini berjalan dengan lancar,” kata Jaleswari dikutip dari Antara, Senin, 26 September 2022.
Menurut dia, butuh figur pemimpin netral, berpengalaman, dan merupakan putra daerah untuk memimpin tiga DOB itu. Sehingga, dapat mengenal wilayah adat dan menjadikan budaya Papua sebagai bagian dari pemerintahan, sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2021.
Saat ini, pelaksanaan pembentukan tiga DOB dimotori Kementerian Dalam Negeri melalui Satgas DOB Papua yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dianggap tepat. Hal tersebut didukung berbagai kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah Provinsi Papua (selaku Provinsi Induk) bersama pemerintah kabupaten dan kota terkait.
"Pada 25 Juli 2022 telah terbit tiga undang-undang, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022, UU Nomor 15 Tahun 2022, dan UU Nomor 16 Tahun 2022. Masing-masing berkaitan dengan pembentukan tiga DOB di wilayah Papua. Semua undang-undang ini mengamanatkan peresmian provinsi dan pelantikan penjabat gubernur dilakukan paling lama enam bulan sejak pengundangan," kata Jaleswari Pramodhawardani.
KSP mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota yang ikut mendukung penyediaan sarana prasarana dan lokasi perkantoran melalui komitmen anggaran dana hibah.
"Kami menyambut baik bahwa Kemendagri bergerak cepat agar tidak terlambat sehingga sejak saat ini pemerintah melalui Satgas DOB Papua telah mempersiapkan semua dokumen rancangan peraturan dan anggaran yang dibutuhkan suatu DOB," kata Jaleswari.
Jakarta: Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani optimistis operasional tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua terlaksana dengan baik. Termasuk, tata kelola pemerintahan dan pengisian aparatur sipil negara (
ASN).
“Persiapan pemberlakuan tiga
DOB di Tanah Papua berdasarkan amanat undang-undang dan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sejauh ini berjalan dengan lancar,” kata Jaleswari dikutip dari Antara, Senin, 26 September 2022.
Menurut dia, butuh figur pemimpin netral, berpengalaman, dan merupakan putra daerah untuk memimpin tiga DOB itu. Sehingga, dapat mengenal wilayah adat dan menjadikan budaya
Papua sebagai bagian dari pemerintahan, sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2021.
Saat ini, pelaksanaan pembentukan tiga DOB dimotori Kementerian Dalam Negeri melalui Satgas DOB Papua yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dianggap tepat. Hal tersebut didukung berbagai kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah Provinsi Papua (selaku Provinsi Induk) bersama pemerintah kabupaten dan kota terkait.
"Pada 25 Juli 2022 telah terbit tiga undang-undang, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022, UU Nomor 15 Tahun 2022, dan UU Nomor 16 Tahun 2022. Masing-masing berkaitan dengan pembentukan tiga DOB di wilayah Papua. Semua undang-undang ini mengamanatkan peresmian provinsi dan pelantikan penjabat gubernur dilakukan paling lama enam bulan sejak pengundangan," kata Jaleswari Pramodhawardani.
KSP mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota yang ikut mendukung penyediaan sarana prasarana dan lokasi perkantoran melalui komitmen anggaran dana hibah.
"Kami menyambut baik bahwa Kemendagri bergerak cepat agar tidak terlambat sehingga sejak saat ini pemerintah melalui Satgas DOB Papua telah mempersiapkan semua dokumen rancangan peraturan dan anggaran yang dibutuhkan suatu DOB," kata Jaleswari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
