Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengakui bahwa Pemilu 2024 yang digelar secara serentak bakal jadi tantangan besar. Apalagi terkait dengan tugas Bawaslu untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi tersebut.
"Tantangan ke depan soal keserentakan. Maka ini kerawanannya menjadi berlipat dan lebih tinggi. Bagi bawaslu yang terpenting, utamanya di internal, jajaran pengawas pemilu harus siap, sigap, siap dan sigap berkolaborasi dengan seluruh pihak," ujar Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, Kamis, 1 Desember 2022.
Maka, kata Lolly, Bawaslu pun berkomitmen untuk terbuka secara informasi ke publik. Pasalnya seluruh informasi kepemiluan memang seharusnya menjadi milik publik kecuali yang dikecualikan.
Kemudian, Lolly menyebutkan permasalahan lainnya soal rekrutmen jajaran pengawas pemilu.
Lolly menilai dalam momen rekrutmen jajaran pengawas pemilu marak disinformasi yang muncul.
"Kecepatan respons menjadi konsentrasi serius Bawaslu supaya sesuatu yang tidak benar segera tertutup sesuatu yang benar. Kuncinya dengan kecepatan kita dalam merespons," ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu. Data tersebut terjadi pada Pemilu 2019 silam.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengarakan, laporan dari masyarakat terkait adanya penanganan pelanggaran masih sangat kecil. Hal ini tentu menjadi tantangan penyelenggaraan pemilu mendatang.
"Angkanya masih 19 persen. Maka tantangan bagi Bawaslu di 2024 adalah bagaimana mampu mengerakkan masyarakat sipil, semua pihak, berkolaborasi melakukan pengawasan," ujar Lolly.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (
Bawaslu) mengakui bahwa
Pemilu 2024 yang digelar secara serentak bakal jadi tantangan besar. Apalagi terkait dengan tugas Bawaslu untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi tersebut.
"Tantangan ke depan soal keserentakan. Maka ini kerawanannya menjadi berlipat dan lebih tinggi. Bagi bawaslu yang terpenting, utamanya di internal, jajaran pengawas pemilu harus siap, sigap, siap dan sigap berkolaborasi dengan seluruh pihak," ujar Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, Kamis, 1 Desember 2022.
Maka, kata Lolly, Bawaslu pun berkomitmen untuk terbuka secara informasi ke publik. Pasalnya seluruh informasi
kepemiluan memang seharusnya menjadi milik publik kecuali yang dikecualikan.
Kemudian, Lolly menyebutkan permasalahan lainnya soal rekrutmen jajaran
pengawas pemilu.
Lolly menilai dalam momen rekrutmen jajaran pengawas pemilu marak disinformasi yang muncul.
"Kecepatan respons menjadi konsentrasi serius Bawaslu supaya sesuatu yang tidak benar segera tertutup sesuatu yang benar. Kuncinya dengan kecepatan kita dalam merespons," ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu. Data tersebut terjadi pada Pemilu 2019 silam.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengarakan, laporan dari masyarakat terkait adanya penanganan pelanggaran masih sangat kecil. Hal ini tentu menjadi tantangan penyelenggaraan pemilu mendatang.
"Angkanya masih 19 persen. Maka tantangan bagi Bawaslu di 2024 adalah bagaimana mampu mengerakkan masyarakat sipil, semua pihak, berkolaborasi melakukan pengawasan," ujar Lolly.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)