Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan pentingnya pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Berkaca dari gelaran pesta demokrasi di periode-periode sebelumnya, DPT kerap digunakan sebagai senjata bagi pihak yang kalah untuk menuding kecurangan pemilu.
"Soal DPT, setiap pemilu selalu jadi polemik, selalu jadi bahan untuk menuding ada kecurangan. Itu selalu berulang-ulang," ujar Jokowi dalam Konsolodasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu, 17 Desember 2022.
Kepala Negara menginstruksikan Bawaslu betul-betul mengawasi seluruh proses penyusunan DPT secara ketat. Jika ada pihak yang mengganggu atau menghambat, dia meminta Bawaslu melapor langsung kepadanya.
"Apalagi dari pihak pemerintah, kalau tidak kooperatif, laporkan ke saya. Urusan DPT ini sangat krusial, dari tahun ke tahun, ini terus yang jadi bahan masalah," ucap dia.
Jokowi menyadari selama ini DPT kerap digunakan sebagai alat menuduh adanya kecurangan karena data yang dimiliki pemerintah belum sempurna. Namun, dia meyakini dengan pengalaman dari gelaran pemilu-pemilu sebelumnya, Bawaslu bisa mengatasi permasalahan tersebut.
"Data kita memang sangat lemah karena memang kondisi geografis kita rentangnya sangat panjang dan beragam. Oleh karena itu, Bawaslu harus hadir memastikan pemilu kita berjalan dengan bebas, rahasia, jujur, dan adli," ujar Jokowi.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (
Bawaslu) akan pentingnya pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Berkaca dari gelaran pesta demokrasi di periode-periode sebelumnya, DPT kerap digunakan sebagai senjata bagi pihak yang kalah untuk menuding kecurangan
pemilu.
"Soal DPT, setiap pemilu selalu jadi polemik, selalu jadi bahan untuk menuding ada kecurangan. Itu selalu berulang-ulang," ujar Jokowi dalam Konsolodasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu, 17 Desember 2022.
Kepala Negara menginstruksikan Bawaslu betul-betul mengawasi seluruh proses penyusunan DPT secara ketat. Jika ada pihak yang mengganggu atau menghambat, dia meminta Bawaslu melapor langsung kepadanya.
"Apalagi dari pihak pemerintah, kalau tidak kooperatif, laporkan ke saya. Urusan DPT ini sangat krusial, dari tahun ke tahun, ini terus yang jadi bahan masalah," ucap dia.
Jokowi menyadari selama ini DPT kerap digunakan sebagai alat menuduh adanya
kecurangan karena data yang dimiliki pemerintah belum sempurna. Namun, dia meyakini dengan pengalaman dari gelaran pemilu-pemilu sebelumnya, Bawaslu bisa mengatasi permasalahan tersebut.
"Data kita memang sangat lemah karena memang kondisi geografis kita rentangnya sangat panjang dan beragam. Oleh karena itu, Bawaslu harus hadir memastikan pemilu kita berjalan dengan bebas, rahasia, jujur, dan adli," ujar Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
