Perbaikan Implementasi UU ITE Bisa Dilakukan Tanpa Revisi

Jakarta: Perbaikan implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinilai bisa dilakukan tanpa revisi. Presiden Joko Widodo bisa menginstruksikan instansi penegak hukum lebih selektif menangani pelaporan pelanggaran Pasal 27 ayat (2) dan 28 ayat (3) UU ITE. "Presiden perintahkan Polri agar selektif dan adil dalam menegakkan UU ITE akan lebih baik," kata anggota Komisi III Benny Kabur Harman kepada Medcom.id, Kamis, 18 Februari 2021. Politikus Partai Demokrat itu mengatakan salah satu permasalahan utama dari UU ITE, yakni implementasinya. Bahkan, implementasi dari UU tersebut dinilai kerap menimbulkan ketidakadilan. "Adil dan demokratis itu tidak hanya substansi aturan hukum tetapi juga implementasinya," ungkap dia. Baca: Jokowi Bisa Menerbitkan Perppu untuk Menghapus Pasal Karet UU ITE Menurut Benny, Presiden juga bisa mengambil langkah cepat merevisi UU ITE. Yakni, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). "Tapi kalau perppu bisa bikin gaduh politik," ujar dia.