“Kami ingin kepala PPATK jujur dan terbuka, ada persoalan apa jangan menutupi lagi. Karena dari pernyataan yang dia sampaikan kemarin berbeda dengan yang dikatakan Pak Mahfud. Padahal yang dikatakan Pak Mahfud itu keterangan atau data dari dia (Ivan),” kata anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Santoso, Rabu, 22 Maret 2023.
Menurut dia, Ivan tidak jujur dan berada di bawah tekanan. Sehingga, memberikan keterangan yang berbeda dengan Mahfud. Santoso menduga tekanan tersebut bisa saja terjadi dan berasal dari dua hal yakni dari lingkar kekuasaan atau mafia yang ada di kemenkeu.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Nilainya berbeda ini yang membuat kami semakin heran padahal ketiganya ini satu tim di Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Kami juga tahu sumber uang pajak itu dari mana di sana banyak petugas pajak termasuk dirjen pajak yang kerja sama dengan objek pajak yang tidak membayar pajak secara utuh," ujar dia.
| Baca: Komisi III Panggil Mahfud dan Sri Mulyani Bahas Polemik Rp349 Triliun |
Terkait dengan rencana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membongkar masalah ini, DPR masih membutuhkan keterangan lebih lanjut dari pemerintah. Khususnya Kemenkeu pada rapat 29 Maret 2023.
Santoso menyadari kasus ini menyangkut uang besar dan keterlibatan mafia sehingga butuh tangan besi dan nyali yang tidak boleh surut untuk membuat terang semuanya. Dia mengatakan minimnya transparansi ini menjadi momentum. Terutama, untuk membongkar praktik curang pembayaran pajak pribadi dan korporasi.
"Apakah menteri keuangan dapat hadir atau tidak kami belum tahu karena dia bukan mitra kami jadi yang memutuskan itu yang mengundang adalah pimpinan,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mencentuskan untuk membuat pansus dalam menindaklanjuti dugaan praktik penggelapan pajak di kemenkeu tersebut. Kemenkeu sebagai lembaga penting negara harus dipastikan kebersihannya dari tindakan korup yang bisa merugikan keuangan negara dan memertaruhkan kesejahteraan rakyat.
“Sumber pendapatan negara pajak bea cukai dan macam-macam itu di kementerian keuangan. Kementerian keuangan adalah bendahara negara. Kalau di sananya saja tidak beres berarti APBN semua pemerintah tidak tercapai,” kata dia.
Polemik adanya uang ratusan triliun rupiah yang sudah menyedot perhatian publik ini harus dipertanggungjawabkan agar tidak menguap begitu saja. Harus ada tindakan yang cukup bagi pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik.
“Maka DPR harus melakukan pansus. Maka rapat ke depan apakah perlu pansus atau tidak. Kalau tidak jelas maka akan kita pansuskan,” kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
