DPR Siap Sahkan RUU Kesehatan, Ini Peta Sikap Fraksi

Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siap mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Pengesahan akan dilakukan pada masa sidang V Tahun Sidang 2022-2023.  “Insyaallah pada masa sidang ini akan segera diambil keputusan tingkat II," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023. Puan Maharani menjelaskan terdapat dua fraksi yang menolak pengesahan RUU Kesehatan. Meski demikian, secara aturan pihaknya tetap bisa mengesahkan RUU Kesehatan tersebut.  "Walaupun masih ada teman-teman dari dua fraksi yang tidak menyetujui, namun kan sesuai dengan mekanismenya, tingkat 1 itu sudah menjadi satu keputusan yang kemudian bisa diambil untuk jadi suatu keputusan," jelas Puan Maharani. Meski demikian, Puan Maharani belum bisa memastikan waktu pengesahan di Paripurna. Puan Maharani mengatakan, pihaknya akan mencermati kondisi di masa-masa yang akan datang. Baca juga: Ganggu IHT, Aturan Tembakau di RUU Kesehatan Diminta Dikeluarkan Sebelumnya, Komisi IX DPR dan Pemerintah sepakat membawa RUU Kesehatan ini ke sidang paripurna. Bahkan mereka menargetkan pengesahan pada sidang paripurna hari ini, Selasa, 20 Juni 2023. "Semoga naskah RUU ini bisa segera dibawa ke rapat paripurna besok tanggal 20 Juni 2023 dan disahkan untuk menjadi undang-undang," kata Ketua Panja RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena dalam rapat kerja, Senin, 19 Juni 2023. Namun faktanya pimpinan DPR belum memutuskan sikap terkait pengesahan di paripurna. Ada pun komposisi sikap fraksi terhadap RUU Kesehatan ini, sebanyak empat fraksi memberikan persetujuan penuh. Terdiri dari PDIP, Gerindra, PAN dan PPP, PAN. Kemudian tiga fraksi memberikan persetujuan dengan catatan, yakni Golkar, PKB dan NasDem. Sementara Partai Demokrat dan PKS menyatakan penolakan terhadap RUU dibawa ke paripurna. Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan penolakan terhadap pengesahan RUU Kesehatan ini lantaran dinilai belum memenuhi aspirasi publik. Demokrat berharap DPR kembali membuka ruang untuk mendapatkan masukan dari publik. "Meski sudah diputuskan pada tingkat satu, mestinya dibuka kembali untuk mendapatkan masukan dari publik," kata Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id