Indonesia Berencana Terapkan Penanganan Polusi Udara Tiongkok

Jakarta: Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penanganan polusi udara. Budi mempresentasikan ke Kepala Negara soal penanganan polusi yang dilakukan Tiongkok untuk bisa diterapkan di Indonesia. "Ini detail yang sudah dilakukan di China ya, ini sudah kita kirim juga ke Kantor Presiden agar kita bisa tiru saja lah," kata Budi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX dengan Menkes di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023. Menurut Budi, negara-negara butuh hingga 25 tahun untuk menurunkan tingkat polusi udara. Namun, Tiongkok disebut dapat mengatasinya cukup 6-7 tahun. Tiongkok getol menurunkan tingkat polusi udara karena menjadi tuan Olimpiade Beijing 2022. Negeri itu tak mau dikritik keras negara lain karena masalah polusi. "Dia enggak ingin di-bully sama dunia internasional dan 7 tahun (polusi) turun, itu the best in the world," ujar Budi. Metode Tiongkok Budi menuturkan Tiongkok sejatinya menggunakan metode senada dalam penanganan penularan covid-19. Surveilans dan testing dimaksimalkan.   Tiongkok memasang 1.000 alat monitor kualitas udara dengan harga murah. Alat itu untuk memantau hotspot polusi. "Dia pasang seribu alat monitor dengan kualitas sedang. Jadi enggak usah yang harus mahal-mahal, tapi yang penting jangkauannya ada di seluruh kota dipasang seribu untuk memantau," ucap Budi. Jika terdeteksi hotspot polusi, lanjut dia, kendaraan mobile reference monitor diterjunkan ke lokasi untuk menganalisis mendalam sumber polutan. Analisis data kualitas udara digital secara terpusat pun dilakukan. "Kalau dipantau ternyata (kualitas udara) jelek, dia kirim mobil-mobilnya ini mungkin bisa ngecek sumbernya dari mana. Apakah ini sumbernya misalnya oh Bekasi jelek, kirim mobil. Apakah sebenarnya PLTU, oh bukan, ternyata dari pembakaran sampah Bantar Gebang. Itu sebabnya dari transportasi atau sampah, oh ini penyebabnya dari PLTU," ujar Budi. Lima strategi Tiongkok Budi mengatakan Tiongkok menggunakan lima strategi dalam mengatasi masalah polusi. Yakni, pengendalian emisi industri, pengendalian emisi kendaraan bermotor, pengendalian debu, pemantauan kualitas udara, dan penurunan risiko serta dampak kesehatan. Namun, ia menekankan tidak semua strategi itu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Karena diperlukan keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Kementerian Kesehatan 1, 2, 3 bukan bidangnya kita, 4 juga sebenarnya bukan bidangnya kita banget. Tapi suka dibilang ini Puskesmas, ada sanitarian kit buat periksa udara, ya sudah, jadi kita ambilnya 4 dan 5 itu ada tupoksinya ke Kementerian Kesehatan," jelas Budi.