Jakarta: Mahyudin pasrah.Fraksi Partai Golkar mengusulkan Titiek Soeharto menggantikannya sebagai pimpinan MPR.
Ia mengaku sudah sejak awal bakal dilengserkan sejak Airlangga Hartarto memimpin partai beringin. Ia berbeda pandangan dan gaya politik dengan Menteri Perindustrian itu.
"Bisa jadi ini karena masalah suka dan tidak suka. Tapi memang semenjak munas kemarin sudah ada gaungnya," ujar Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Maret 2018.
Baca: Golkar Berencana Ganti Mahyudin dari Pimpinan MPR
Manurut Mahyudin, sudah ada kesepakatan mempromosikan putri Presiden ke-2 Indonesia Soeharto itu menjadi wakil ketua MPR. Hal serupa juga terjadi layaknya ia tak masuk bursa pemilihan ketum dan memunculkan Airlangga sebagai calon tunggal.
"Dalam politik itu biasa saja," tegas dia.
Baca: Ketua MPR tak Tahu soal Penggantian Mahyudin
Namun, ia menyangsikan usulan rotasi itu ditindaklanjuti. Berdasarkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU Nomor 17 Tahun 2014, pimpinan MPR bisa diganti apabila mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
"Tidak ada klausul lain pergantian itu. Nah saya sih menyikapi dengan dingin saja," ujar Mahyudin.
Jakarta: Mahyudin pasrah.Fraksi Partai Golkar mengusulkan Titiek Soeharto menggantikannya sebagai pimpinan MPR.
Ia mengaku sudah sejak awal bakal dilengserkan sejak Airlangga Hartarto memimpin partai beringin. Ia berbeda pandangan dan gaya politik dengan Menteri Perindustrian itu.
"Bisa jadi ini karena masalah suka dan tidak suka. Tapi memang semenjak munas kemarin sudah ada gaungnya," ujar Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Maret 2018.
Baca: Golkar Berencana Ganti Mahyudin dari Pimpinan MPR
Manurut Mahyudin, sudah ada kesepakatan mempromosikan putri Presiden ke-2 Indonesia Soeharto itu menjadi wakil ketua MPR. Hal serupa juga terjadi layaknya ia tak masuk bursa pemilihan ketum dan memunculkan Airlangga sebagai calon tunggal.
"Dalam politik itu biasa saja," tegas dia.
Baca: Ketua MPR tak Tahu soal Penggantian Mahyudin
Namun, ia menyangsikan usulan rotasi itu ditindaklanjuti. Berdasarkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU Nomor 17 Tahun 2014, pimpinan MPR bisa diganti apabila mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
"Tidak ada klausul lain pergantian itu. Nah saya sih menyikapi dengan dingin saja," ujar Mahyudin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
