Jakarta: Komisi III DPR RI segera melakukan rapat kerja (raker) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. DPR ingin mendengar langsung penjelasan dari KPK mengenai hal tersebut.
"Diagendakan di masa sidang ini kita juga ada hearing dengan KPK. Dari kesempatan tersebut kami akan mendalami benar-benar apa saja keputusannya secara detail lalu apa yang menjadi alasan masing-masing," kata Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021.
Komisi III perlu mendalami keputusan KPK. Menurutnya, berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap pegawai yang akan diangkat menjadi ASN harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Menurut dia, teknis apakah para pegawai yang tidak lolos TWK perlu diberhentikan harus dibahas bersama dengan KPK.
"Isu besarnya ialah kita mendorong bagaimana ASN ini punya wawasan kebangsaan yang clear. Tapi apakah secara teknis berbentuk TWK atau yang lain makanya kita mau dengar di forum yang resmi," kata dia.
Baca: Pakar Hukum Pidana: Tes Wawasan Kebangsaan KPK Mandat UU ASN
Dia mengatakan secara umum pengangkatan ASN para pegawai KPK telah diatur dalam UU KPK. Ketentuan pengangkatan ASN di lingkungan KPK secara teknis juga diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan KPK yang tetap mengacu pada UU. "Makanya kita perlu duduk bersama," ujarnya.
Pada prinsipnya, kata Habiburokhman, Komisi III DPR ingin memperkuat KPK dari segala sisi. Termasuk, mengisi para pegawai setingkat ASN dengan wawasan kebangsaan yang baik.
Oleh karena itu, dia menegaskan agar setiap pihak dapat duduk bersama mencari solusi dan jalan tengah untuk tetap memperkuat KPK. "Saya pikir, kita sudahlah jangan bikin narasi-narasi yang mempertentangkan. Copot ini, copot itu. Jangan cari pertentangannya," kata dia.
Jakarta: Komisi III
DPR RI segera melakukan rapat kerja (raker) dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. DPR ingin mendengar langsung penjelasan dari KPK mengenai hal tersebut.
"Diagendakan di masa sidang ini kita juga ada hearing dengan KPK. Dari kesempatan tersebut kami akan mendalami benar-benar apa saja keputusannya secara detail lalu apa yang menjadi alasan masing-masing," kata Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021.
Komisi III perlu mendalami keputusan KPK. Menurutnya, berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap pegawai yang akan diangkat menjadi ASN harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Menurut dia, teknis apakah para pegawai yang tidak lolos TWK perlu diberhentikan harus dibahas bersama dengan KPK.
"Isu besarnya ialah kita mendorong bagaimana ASN ini punya wawasan kebangsaan yang clear. Tapi apakah secara teknis berbentuk TWK atau yang lain makanya kita mau dengar di forum yang resmi," kata dia.
Baca:
Pakar Hukum Pidana: Tes Wawasan Kebangsaan KPK Mandat UU ASN
Dia mengatakan secara umum pengangkatan
ASN para pegawai KPK telah diatur dalam UU KPK. Ketentuan pengangkatan ASN di lingkungan KPK secara teknis juga diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan KPK yang tetap mengacu pada UU. "Makanya kita perlu duduk bersama," ujarnya.
Pada prinsipnya, kata Habiburokhman, Komisi III DPR ingin memperkuat KPK dari segala sisi. Termasuk, mengisi para pegawai setingkat ASN dengan
wawasan kebangsaan yang baik.
Oleh karena itu, dia menegaskan agar setiap pihak dapat duduk bersama mencari solusi dan jalan tengah untuk tetap memperkuat KPK. "Saya pikir, kita sudahlah jangan bikin narasi-narasi yang mempertentangkan. Copot ini, copot itu. Jangan cari pertentangannya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(JMS)
