Sanksi Harus Dipertegas Agar Masyarakat Mematuhi Prokes

Jakarta: Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai cukup menghadapi lonjakan penyebaran covid-19. Namun, kebijakan tersebut harus diikuti pemberian sanksi tegas. "Saya kira itu, sanksi (tegas) harus dilakukan," kata anggota Komisi IX Nurhadi kepada Medcom.id, Jumat, 18 Juni 2021. Politikus Partai NasDem itu menegaskan pemberian sanksi harga mati dalam penerapan PPKM. Sehingga, kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan semakin tinggi. "Kebijakan (PPKM) lain kedisiplinan prokes tetap berjalan, namun di sisi lain bagaimana (perekonomian) berjalan," ungkap dia. Dia menilai pembatasan maksimal sangat tidak pro terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Sebab, banyak aktivitas perekonomian yang tak bisa dilakukan dari rumah. "Ketika rem darurat diinjak mati, geliat ekonomi kan berhenti. Saya lihat kalau di Kalibata itu, mati kutu," sebut dia. Menurut dia, satu-satunya jalan yang tepat dilakukan saat ini hanya pemberlakuan PPKM, tetapi dengan penerapan sanksi tegas. Diharapkan kedisiplinan masyarakat menerapkan prokes meningkat dan potensi penyebaran bisa ditekan. Baca: RT dan RW Diminta Proaktif Membantu Penanganan Covid-19 Dia mengatakan pengawasan penerapan prokes tak bisa hanya dilakukan petugas keamanan. Lurah hingga tokoh masyarakat sangat dibutuhkan mengawasi lingkungan sekitarnya. "Kalau semua tidak bergerak, mulai dari tingkat lurah, RT, RW, dan tokoh masyarakat tidak bergerak (mengawasi) ya kita akan semakin berat menghadapi pandemi ini," ujar dia.