Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan di masa pandemi masih banyak pemerintah daerah merencanakan dan mengesekusi APBD tidak tepat. Banyak pemda masih menghabiskan anggaran untuk aparatur ketimbang program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
"Ini juga menjadi atensi Presiden (Joko Widodo), belanja aparatur banyak yang lebih besar daripada belanja modal dan barang. Belanja modal dan barang itu betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat tapi yang banyak (justru) belanja aparaturnya," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) 2021 yang digelar virtual, Selasa, 31 Agustus 2021.
Pihaknya juga masih menemukan daerah yang alokasi anggaran tak selaras dengan program prioritas nasional. Dia mencontohkan belum semua pemda mengalokasikan 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.
"Kami tidak ingin tampilkan di sini, tapi suatu saat kita akan tampilkan," tegas Tito kepada kepala daerah.
Tito menyebut banyak juga daerah yang sudah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen. Namun, program tak tepat perencanaan sehingga minim dampak.
Pihaknya juga menemukan daerah yang membelanjakan anggaran untuk keperluan yang justru tidak benar-benar dibutuhkan. "Masih banyak yang hanya sent tapi belum delivered. Ada eksekusinya tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama membeli barang-barang yang belum diperlukan sehingga akhirnya nganggur. Karena di situ ada potensi, peluang untuk terjadinya fraud," ucap Tito.
Tito menyampaikan selama pandemi juga masih ditemukan aktivitas perjalanan dinas, rapat-rapat, atau kegiatan ramai dan masif. Namun,lagi-lagi manfaatnya minim bagi masyarakat.
Dia menegaskan hal itu mestinya bisa diminimalisasi. Tito mengatakan roda pemerintahan bisa tetap berjalan tanpa kegiatan-kegiatan besar dengan anggaran besar.
Tito mengatakan Presiden Joko Widodo turut menaruh perhatian terkait hal ini. Agar anggaran di daerah bisa maksimal dampaknya ke masyarakat.
"Pandemi ini memberikan pelajaran banyak, di antaranya mekanisme kerja WFH dan sebagian WFH serta WFO. Pemerintah tetap berjalan meskipun work from home, tidak banyak kegiatan besar yang melibatkan belanja aparatur yang banyak," ujar dia.
(Baca: Tito Karnavian Ultimatum Kepala Daerah Jangan Korupsi)
Jakarta:
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan di masa
pandemi masih banyak pemerintah daerah merencanakan dan mengesekusi APBD tidak tepat. Banyak pemda masih menghabiskan anggaran untuk aparatur ketimbang program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
"Ini juga menjadi atensi Presiden (Joko Widodo), belanja aparatur banyak yang lebih besar daripada belanja modal dan barang. Belanja modal dan barang itu betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat tapi yang banyak (justru) belanja aparaturnya," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) 2021 yang digelar virtual, Selasa, 31 Agustus 2021.
Pihaknya juga masih menemukan daerah yang alokasi anggaran tak selaras dengan program prioritas nasional. Dia mencontohkan belum semua pemda mengalokasikan 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.
"Kami tidak ingin tampilkan di sini, tapi suatu saat kita akan tampilkan," tegas Tito kepada kepala daerah.
Tito menyebut banyak juga daerah yang sudah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen. Namun, program tak tepat perencanaan sehingga minim dampak.
Pihaknya juga menemukan daerah yang membelanjakan anggaran untuk keperluan yang justru tidak benar-benar dibutuhkan. "Masih banyak yang hanya sent tapi belum delivered. Ada eksekusinya tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama membeli barang-barang yang belum diperlukan sehingga akhirnya nganggur. Karena di situ ada potensi, peluang untuk terjadinya fraud," ucap Tito.
Tito menyampaikan selama pandemi juga masih ditemukan aktivitas perjalanan dinas, rapat-rapat, atau kegiatan ramai dan masif. Namun,lagi-lagi manfaatnya minim bagi masyarakat.
Dia menegaskan hal itu mestinya bisa diminimalisasi. Tito mengatakan roda pemerintahan bisa tetap berjalan tanpa kegiatan-kegiatan besar dengan anggaran besar.
Tito mengatakan Presiden Joko Widodo turut menaruh perhatian terkait hal ini. Agar anggaran di daerah bisa maksimal dampaknya ke masyarakat.
"Pandemi ini memberikan pelajaran banyak, di antaranya mekanisme kerja WFH dan sebagian WFH serta WFO. Pemerintah tetap berjalan meskipun
work from home, tidak banyak kegiatan besar yang melibatkan belanja aparatur yang banyak," ujar dia.
(Baca:
Tito Karnavian Ultimatum Kepala Daerah Jangan Korupsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
