Jakarta: Komisi Informasi Pusat (KIP) mendesak pemerintah transparan soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Masyarakat dinilai masih banyak yang mempertanyakan hingga keberatan dengan kebijakan tersebut.
"Seharusnya pemerintah menyampaikan pada publik apa yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya Tapera," kata Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn di Gedung KIP, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024.
Rospita mengatakan pemerintah belum mampu memberi penjelasan yang baik tentang Tapera kepada publik. Apalagi, program Tapera sejatinya sudah ada sejak lima tahun lalu.
"Berlaku untuk PNS (pegawai negeri sipil) namun tahun ini mulai berlaku untuk semua pihak," ujar dia.
Rospita menyebut pemerintah semestinya melakukan sosialisasi soal Tapera secara masif. Baru kemudian, menyampaikan dasar pertimbangan soal kebijakan tersebut.
"Sehingga diambil kebijakan yang masuk kategori pekerja diwajibkan mengikuti Tapera," jelas dia.
Jakarta: Komisi Informasi Pusat (KIP) mendesak pemerintah transparan soal Tabungan Perumahan Rakyat (
Tapera). Masyarakat dinilai masih banyak yang mempertanyakan hingga keberatan dengan kebijakan tersebut.
"Seharusnya pemerintah menyampaikan pada publik apa yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya Tapera," kata Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn di Gedung KIP, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024.
Rospita mengatakan pemerintah belum mampu memberi penjelasan yang baik tentang Tapera kepada publik. Apalagi, program
Tapera sejatinya sudah ada sejak lima tahun lalu.
"Berlaku untuk PNS (pegawai negeri sipil) namun tahun ini mulai berlaku untuk semua pihak," ujar dia.
Rospita menyebut pemerintah semestinya melakukan sosialisasi soal
Tapera secara masif. Baru kemudian, menyampaikan dasar pertimbangan soal kebijakan tersebut.
"Sehingga diambil kebijakan yang masuk kategori pekerja diwajibkan mengikuti Tapera," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
