Komisi Informasi Pusat (KIP) menilai teknis pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih buram. Hal itu mengakibatkan publik bertanya-tanya.
Komisi Informasi Pusat (KIP) menilai teknis pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih buram. Hal itu mengakibatkan publik bertanya-tanya.
“Belum ada kejelasan bagaimana dana dari program tersebut akan dikelola sehingga menimbulkan kekhawatiran,” kata Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn di Gedung KIP, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024.
“Belum ada kejelasan bagaimana dana dari program tersebut akan dikelola sehingga menimbulkan kekhawatiran,” kata Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn di Gedung KIP, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024.
Rospita mafhum ketidakjelasan itu membuat sebagian masyarakat menolak Tapera. Sebab, mereka takut dananya dialokasikan untuk hal yang tidak menyangkut kepentingan publik. “Mengingat banyak kasus yang merugikan publik dan sampai sekarang menyisakan banyak persoalan,” ujar dia.
Rospita mafhum ketidakjelasan itu membuat sebagian masyarakat menolak Tapera. Sebab, mereka takut dananya dialokasikan untuk hal yang tidak menyangkut kepentingan publik. “Mengingat banyak kasus yang merugikan publik dan sampai sekarang menyisakan banyak persoalan,” ujar dia.
Rospita mencontohkan kasus BPJS Kesehatan yang mengalami kerugian sekitar Rp20 triliun dalam tiga tahun. Kemudian kasus investasi Jiwasraya yang merugikan negara Rp16,8 triliun. “Serta kasus korupsi ASABRI yang diduga merugikan negara Rp22 triliun,” papar dia.
Rospita mencontohkan kasus BPJS Kesehatan yang mengalami kerugian sekitar Rp20 triliun dalam tiga tahun. Kemudian kasus investasi Jiwasraya yang merugikan negara Rp16,8 triliun. “Serta kasus korupsi ASABRI yang diduga merugikan negara Rp22 triliun,” papar dia.
Hal tersebut, kata Rospita, diperparah dengan minimnya sosialisasi pemerintah soal Tapera. Apalagi, program tersebut seolah dipaksakan bagi pekerja. “Ketika pemerintah ambil kebijakan seharusnya sudah melibatkan publik mendapat masukan masyarakat,” jelas dia.
Hal tersebut, kata Rospita, diperparah dengan minimnya sosialisasi pemerintah soal Tapera. Apalagi, program tersebut seolah dipaksakan bagi pekerja. “Ketika pemerintah ambil kebijakan seharusnya sudah melibatkan publik mendapat masukan masyarakat,” jelas dia.

KIP: Teknis Pengelolaan Dana Tapera Masih Buram

05 Juni 2024 16:09
Jakarta: Komisi Informasi Pusat (KIP) menilai teknis pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih buram. Hal itu mengakibatkan publik bertanya-tanya.

“Belum ada kejelasan bagaimana dana dari program tersebut akan dikelola sehingga menimbulkan kekhawatiran,” kata Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn di Gedung KIP, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024.

Rospita mafhum ketidakjelasan itu membuat sebagian masyarakat menolak Tapera. Sebab, mereka takut dananya dialokasikan untuk hal yang tidak menyangkut kepentingan publik.

“Mengingat banyak kasus yang merugikan publik dan sampai sekarang menyisakan banyak persoalan,” ujar dia.

Rospita mencontohkan kasus BPJS Kesehatan yang mengalami kerugian sekitar Rp20 triliun dalam tiga tahun. Kemudian kasus investasi Jiwasraya yang merugikan negara Rp16,8 triliun.

“Serta kasus korupsi ASABRI yang diduga merugikan negara Rp22 triliun,” papar dia.

Hal tersebut, kata Rospita, diperparah dengan minimnya sosialisasi pemerintah soal Tapera. Apalagi, program tersebut seolah dipaksakan bagi pekerja.

“Ketika pemerintah ambil kebijakan seharusnya sudah melibatkan publik mendapat masukan masyarakat,” jelas dia. Medcom.id/Theofilus Ifan 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(WWD)

News Tapera Perumahan

GRAFIS