Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Medcom.id/Fachri Audia Hafiez
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Medcom.id/Fachri Audia Hafiez

Masyarakat Diminta Dukung RUU PKS

Nasional antikekerasan seksual RUU PKS
Candra Yuri Nuralam • 08 Juli 2020 18:24
Jakarta: Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, meminta masyarakat untuk mendukung Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). RUU PKS diyakini bisa membuat lingkungan aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual.
 
"Di saat hukum tidak mampu lagi menjangkau pemulihan korban kekerasan seksual dari traumanya. Bahkan, korban-korban kekerasan seksual dibiarkan menyelesaikan masalahnya sendiri, saya kira perlu adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," kata Lestari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2020.
 
Wanita yang akrab dipanggil Rerie itu mengatakan perlindungan kepada korban seksual belum maksimal. Dia menilai upaya penekanan kekerasan seksual pun belum mumpuni untuk menekan angka kekerasan seksual di Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


RUU PKS dinilai sebagai langkah untuk melindungi korban seksual yang bisa diambil negara. Undang-undang itu bahkan mencakup upaya pencegahan, penanganan, penindakan, sampai pemulihan.
 
"Upaya lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah bentuk nyata tanggung jawab negara untuk melindungi warganya," tegas Lestari.
 
Baca: Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Meningkat
 
Ketua Law Gender and Society (LGS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sri Wiyanti Eddyono mengatakan kasus kekerasan seksual meningkat pada 2018 sampai 2019. Tercatat, dari 3.366 aduan kasus yang diterima Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebanyak 500 aduan terkait kekerasan seksual.
 
Sedangkan Komnas Perempuan mencatat pada 2018 menerima laporan sebanyak 406.178 kasus dan pada 2019 menerima laporan 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang sebagian besar merupakan kekerasan seksual. Indonesia butuh RUU PKS.
 
"RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hadir sebagai afirmasi terhadap kesenjangan hukum dalam perlidungan korban dan upaya pemanusiaan yang bermartabat," tutur Sri.
 
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari akan terus mengawal RUU PKS. RUU itu sedang dalam pengajuan administrasi untuk masuk ke dalam Prolegnas 2020.
 
"Upaya-upaya lobi antarfraksi akan terus kami lakukan untuk menggolkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi undang-undang," ujar Taufik.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif