Jakarta: Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta kementerian di bawah koordinasinya mendata jumlah warga yang mendadak miskin. Pendataan ini terkait distribusi bantuan sosial selama pandemi virus korona (covid-19).
"Dan ini tentu saja perlu ada pencarian data, verifikasi data, dan kemudian baru dipastikan mereka harus mendapatkan bantuan. Dan inilah sesuai arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) supaya diutamakan, diperhatikan betul, kelompok masyarakat yang sekarang mendadak menjadi miskin ini," kata Muhadjir di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Mei 2020.
Muhadjir menyebut warga yang mendadak miskin ini sebagai miskin kagetan. Kondisi ini dipicu pandemi covid-19.
"Atau kalau saya boleh menyebut miskin kagetan. Semula tidak miskin, kemudian jatuh miskin akibat dampak dari covid-19" ujar dia.
Muhadjir menyampaikan warga miskin 'kagetan' ini tidak berada dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Karena itu, Muhadjir meminta kementerian di bawahnya dan seluruh kepala daerah mendata ulang orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan.
"Yang sangat membutuhkan ini, kalau dalam kategori data itu ada dua. Yaitu mereka yang selama ini sudah berada di dalam DTKS di bawah Kemensos. Dan itu selama ini sudah menadapatkan bantuan secara reguler. Kemudian tidak kalah penting dan bahkan yang lebih penting adalah mereka yang tidak ada di DTKS," kata Muhadjir.
(Baca: Akhir Mei Pemerintah Targetkan Pembagian 20 Juta Paket Sembako)
Pemerintah telah menyalurkan sejumlah bantuan sosial untuk warga miskin. Bantuan terdiri atas program bantuan reguler dan nonreguler.
Bantuan reguler terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Total penerima PKH mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Sesuai dengan Keputusan Presiden, PKH sejak Maret sudah diperluas menjadi 10 juta KPM dengan pencairan setiap bulan. Sebelumnya setiap 3 bulan," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Mei 2020.
Kemudian, program BPNT berupa sembako. Pemerintah mengalokasikan sembako pada 20 juta KPM dari sebelumnya hanya 15,2 juta KPM.
"Dengan indeks kita naikkan dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan per KPM," papar Juliari.
Juliari menyebut sebanyak 17,9 juta KPM telah menerima paket sembako. Dia menargetkan paket sembako sampai ke 20 juta KPM pada akhir Mei 2020.
"Masih kurang 2,1 juta KPM untuk mencapai target 20 juta KPM. Insyaallah akhir Mei bisa mencapai target 20 juta KPM seperti yang sudah disepakati," tutur dia.
Sementara, program nonreguler ialah pembagian paket sembako kepada 1,33 juta warga DKI Jakarta dan 600 ribu paket sembako untuk warga Bodetabek.
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta kementerian di bawah koordinasinya mendata jumlah warga yang mendadak miskin. Pendataan ini terkait distribusi bantuan sosial selama pandemi virus korona (covid-19).
"Dan ini tentu saja perlu ada pencarian data, verifikasi data, dan kemudian baru dipastikan mereka harus mendapatkan bantuan. Dan inilah sesuai arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) supaya diutamakan, diperhatikan betul, kelompok masyarakat yang sekarang mendadak menjadi miskin ini," kata Muhadjir di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Mei 2020.
Muhadjir menyebut warga yang mendadak miskin ini sebagai miskin kagetan. Kondisi ini dipicu pandemi covid-19.
"Atau kalau saya boleh menyebut miskin kagetan. Semula tidak miskin, kemudian jatuh miskin akibat dampak dari covid-19" ujar dia.
Muhadjir menyampaikan warga miskin 'kagetan' ini tidak berada dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Karena itu, Muhadjir meminta kementerian di bawahnya dan seluruh kepala daerah mendata ulang orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan.
"Yang sangat membutuhkan ini, kalau dalam kategori data itu ada dua. Yaitu mereka yang selama ini sudah berada di dalam DTKS di bawah Kemensos. Dan itu selama ini sudah menadapatkan bantuan secara reguler. Kemudian tidak kalah penting dan bahkan yang lebih penting adalah mereka yang tidak ada di DTKS," kata Muhadjir.
(Baca:
Akhir Mei Pemerintah Targetkan Pembagian 20 Juta Paket Sembako)
Pemerintah telah menyalurkan sejumlah bantuan sosial untuk warga miskin. Bantuan terdiri atas program bantuan reguler dan nonreguler.
Bantuan reguler terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Total penerima PKH mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Sesuai dengan Keputusan Presiden, PKH sejak Maret sudah diperluas menjadi 10 juta KPM dengan pencairan setiap bulan. Sebelumnya setiap 3 bulan," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Mei 2020.
Kemudian, program BPNT berupa sembako. Pemerintah mengalokasikan sembako pada 20 juta KPM dari sebelumnya hanya 15,2 juta KPM.
"Dengan indeks kita naikkan dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan per KPM," papar Juliari.
Juliari menyebut sebanyak 17,9 juta KPM telah menerima paket sembako. Dia menargetkan paket sembako sampai ke 20 juta KPM pada akhir Mei 2020.
"Masih kurang 2,1 juta KPM untuk mencapai target 20 juta KPM. Insyaallah akhir Mei bisa mencapai target 20 juta KPM seperti yang sudah disepakati," tutur dia.
Sementara, program nonreguler ialah pembagian paket sembako kepada 1,33 juta warga DKI Jakarta dan 600 ribu paket sembako untuk warga Bodetabek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
