RUU PKS Bukti Negara Serius Berantas Kekerasan Seksual

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menyambut baik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Beleid tersebut bukti DPR mendengar aspirasi masyarakat. "Keinginan publik dipertimbangkan untuk kemudian dilakukan kajian mendalam terkait pro dan kontranya sebelum RUU tersebut masuk dalam prolegnas prioritas tahun ini," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Maret 2021. Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menilai RUU PKS sebagai bentuk keseriusan negara dalam memberantas kekerasan seksual. Kehadiran legislasi tersebut juga diharapkan dapat melindungi hak korban. "Lewat RUU PKS ini negara memperlihatkan keberpihakannya kepada korban kekerasan seksual," ungkap dia. Baca: Tok! Prolegnas Prioritas 2021 Disahkan Sebelumnya, DPR mengesahkan daftar Prolegnas Prioritas 2021. Salah satu beleid yang dibahas tahun ini ialah RUU PKS. RUU PKS sempat terlempar dari Prolegnas Prioritas 2020. Pembahasan RUU PKS mentok di Komisi VIII. Namun, Fraksi NasDem mengambil inisiatif mengusulkan RUU PKS pada Prolegnas Prioritas 2021. Sejumlah fraksi pun mendukung langkah NasDem tersebut.