Istana Bukan Posko Pemenangan

Jakarta: Fungsi Istana Negara lebih difokuskan kepada kegiatan resmi kepresidenan, yaitu sebagai kantor Presiden Republik Indonesia. Demikian cuplikan penjelasan tentang fungsi Istana di laman resmi Setneg.go.id. Namun, kesakralan Istana mulai dipertanyakan, khususnya di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, usai pertemuan Jokowi dengan enam ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana. Dalam pertemuan itu, hanya Partai NasDem yang tak diundang, kendati masih menjadi bagian dari pemerintahan.  Sebagian pihak membaca Istana kini seperti posko pemenangan pemilu. Seperti yang dicuitkan politikus Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis. Ia menilai Jokowi terlalu ikut campur soal urusan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) saat mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana Negara, Selasa, 2 Mei 2023. "Kenapa harus repot-repot, apa ada sesuatu yang ingin Anda lindungi setelah jabatan Anda berakhir? Istana bukan posko pemenangan!" kicau Hasbil lewat akun Twitter miliknya @Hasbil_Lbs, Kamis, 4 Mei 2023.   Secara terbuka, Jokowi mengatakan sengaja tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan di Istana, Selasa, 2 Mei 2023, lantaran sudah memiliki koalisi sendiri. "Ya memang tidak diundang. Loh NasDem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri, dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang baik," kata Jokowi mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis, 4 Mei 2023. Jokowi juga terang-terangan bilang pertemuan di Istana selama tiga jam itu banyak membahas soal politik. Khususnya, terkait strategi politik menghadapi Pemilu 2024. "Utamanya terkait politik yang menyangkut negara ke depan ini akan seperti apa tantangannya. Itu semua butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, dipercaya oleh rakyat, internasional, dan investor," ungkap Jokowi. "Ini kan memiliki strategi besarnya apa. ya masa yang di sini tahu strateginya. Dalam politik itu wajar-wajar saja," tambah dia.   Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai sikap Jokowi sedikit aneh. Sebagai kepala negara, kata dia, Jokowi seharusnya tak membangun sekat antara pendukung dan oposisi. Apalagi, NasDem merupakan salah satu partai yang sudah sangat dekat dan loyal mendukung Jokowi sejak 2014. "Mestinya merangkul bukan memukul, mestinya bersatu bukan berseteru. Jokowi harusnya membebaskan saja NasDem untuk mendukung siapa pun. Tapi itulah politik ketika beda kepentingan, beda dukungan," ungkap Ujang. Jokowi mengumpulkan ketum partai politik pendukung pemerintah di Istana, Selasa, 2 Mei 2023. Pertemuan dihadiri enam ketua umum parpol pendukung pemerintah, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id