Jakarta: Kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 73,9 persen pada survei Litbang Kompas. Hasil tersebut dipengaruhi kondisi terkini masyarakat saat jajak pendapat dilakukan.
"Jadi kalau lihat pada isu saat survei yang kita lakukan itu di pertengahan hingga akhir Januari itu ada beberapa isu besar yang sedang dialami oleh bangsa ini," kata peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrila dalam diskusi virtual, Jumat, 25 Februari 2022.
Setidaknya ada beberapa isu yang dinilai membuat tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi tinggi. Antara lain, sektor kesehatan.
Pemerintah berhasil mengendalikan persebaran virus korona. Bahkan, masyarakat bisa lebih leluasa beraktivitas karena kasus harian bisa ditekan pemerintah.
"Pembatasan dan kegiatan perekonomian di bawah itu bangkit lagi stlah kita melalui gelombang kedua yang cukup membuat bangsa ini khawatir karena pada saat itu faskes sempat kolaps," ungkap dia.
Baca: Presiden Resmikan Tol Manado-Bitung
Isu lain yang juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi yaitu perekonomian. Responden menilai perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan pada 2021.
Isu politik juga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi. Yakni, sikap pemerintah yang menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
"Pemerintah cukup apik menyelesaikan itu, dalam artian menghormati tanpa mengintervensi putusan MK," sebut dia.
Pembahasan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) juga berdampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Menurut dia, pemerintah berhasil mewujudkan payung hukum pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan mulus.
"Banyak yang bilang urusan pemindahan IKN itu sangat rumit tapi bisa berjalan mulus di parlemen kita," ujar dia.
Isu lain yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi yaitu proyek strategis nasional. Kepala Negara banyak meresmikan sejumlah infrastruktur yang dibangun.
"Jokowi terus meresmikan beberapa proyek infrastruktur, jalan tol, dan bendungan juga," kata dia.
Namun, perubahan isu cukup cepat memasuki Februari 2022. Banyak polemik yang menjadi sorotan masyarakat.
Di antaranya, penyebaran covid-19 di Indonesia meningkat selama bulan kedua tahun ini. "Bahkan dikatakan sudah memasuki gelombang ketiga," sebut dia.
Isu pencairan program Jaminan Hari Tua (JHT) juga menjadi sorotan. Kebijakan itu ditentang mayoritas masyarakat, terutama dari kelompok buruh.
Isu lain yang banyak disoroti masyarakat yaitu kelangkaan minyak goreng, tempe dan tahu akibat kelangkaan kedelai, polemik pengeras suara di rumah ibadah, dan kewajiban BPJS Kesehatan menjadi syarat jual beli tanah.
"Jadi ini juga cukup ramai diperbincangkan publik, baik secara langsung maupun dunia maya," ujar dia.
Jakarta: Kepuasan terhadap pemerintahan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) mencapai 73,9 persen pada
survei Litbang Kompas. Hasil tersebut dipengaruhi kondisi terkini masyarakat saat jajak pendapat dilakukan.
"Jadi kalau lihat pada isu saat survei yang kita lakukan itu di pertengahan hingga akhir Januari itu ada beberapa isu besar yang sedang dialami oleh bangsa ini," kata peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrila dalam diskusi virtual, Jumat, 25 Februari 2022.
Setidaknya ada beberapa isu yang dinilai membuat tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi tinggi. Antara lain, sektor kesehatan.
Pemerintah berhasil mengendalikan persebaran
virus korona. Bahkan, masyarakat bisa lebih leluasa beraktivitas karena kasus harian bisa ditekan pemerintah.
"Pembatasan dan kegiatan perekonomian di bawah itu bangkit lagi stlah kita melalui gelombang kedua yang cukup membuat bangsa ini khawatir karena pada saat itu faskes sempat kolaps," ungkap dia.
Baca:
Presiden Resmikan Tol Manado-Bitung
Isu lain yang juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi yaitu perekonomian. Responden menilai perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan pada 2021.
Isu politik juga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi. Yakni, sikap pemerintah yang menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
"Pemerintah cukup apik menyelesaikan itu, dalam artian menghormati tanpa mengintervensi putusan MK," sebut dia.
Pembahasan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) juga berdampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Menurut dia, pemerintah berhasil mewujudkan payung hukum pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan mulus.
"Banyak yang bilang urusan pemindahan IKN itu sangat rumit tapi bisa berjalan mulus di parlemen kita," ujar dia.
