Ngabalin Sebut Radikalisme Menyusupi Grup WA Anggota TNI-Polri

Jakarta: Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut radikalisme menyusupi grup WhatsApp anggota TNI-Polri. Banyak suara mempermasalahkan kebijakan pemerintah dengan dalih ranah privasi. "Ini orang-orang yang pertama memang tidak punya knowledge yang bagus dan kedua dia terpapar atas paham-paham radikal itu," kata Ngabalin dalam acara Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Jokowi Gelisah Grup WA TNI dan Polri', Minggu, 6 Maret 2022. Ngabalin menilai grup WhatsApp (WA) bukan merupakan ranah privasi. Jika mengarah kepada radikalisme, pemerintah maupun penegak hukum boleh memantau untuk melakukan tindakan. "Dari mana Anda bisa menemukan dialog di WA grup itu adalah dialog privasi?" tutur Ngabalin. Ngabalin membeberkan tentang isi perlawanan beberapa anggota TNI-Polri di grup WhatsApp yang dipantau pemerintah. Sebagian besar mereka mengkritik tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Baca: Ini Indikator Penceramah Radikal Versi BNPT Ngabalin menilai TNI-Polri tidak boleh mengkritik kebijakan pemerintah. Toh, kritik itu juga bukan ranah mereka sebagai penegak hukum. "Kalau orang masih membicarakan dan WA itu tentang keputusan politik negara tentang IKN, tapi mereka masih menggugat masalah IKN, kira-kira itu masalah atau tidak? Itu yang dikhawatirkan dalam catatan besar yang dilakukan bapak Presiden (Joko Widodo)," tutur Ngabalin.