Mendagri Bakal Bikin Regulasi Pengadaan Infrastruktur KPU di Daerah

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal menindaklanjuti keluhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait infrastruktur pendukung di daerah. terhambatnya infrastruktur menjadi salah satu penyebab anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 membengkak. "Kita akan sampaikan kepada pemda, mungkin akan saya (keluarkan) surat edaran (SE) nantinya membantu persiapan renovasi atau mempersiapkan kantor KPUD dan Bawaslu," kata Tito dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2022. Namun, dia belum bisa memastikan apakah bantuan tersebut dipenuhi atau tidak. Pasalnya, pemda memiliki hak memenuhi permintaan tersebut. Baca: Berkaca 2019, Keamanan Penyelenggara Pemilu Diminta Jadi Perhatian "Kami juga sering memberikan se kepada kepala daerah karena alasan otonomi daerah, ada juga yang melaksanakan, ada juga yang enggak," ungkap Tito. Selain itu, dia meminta KPU fokus pada anggaran elektoral. Pemerintah pusat dan daerah bakal mengatur hal-hal di luar kebutuhan pemilihan. Dia berharap usulan tersebut bisa membuat biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 ditekan. Pasalnya, biaya non-elektoral dianggap membuat anggaran Pemilu 2024 membengkak. "Sehingga masih bisa masuk enggak kira-kira (anggaran Pemilu 2024 diefisiensi) karena ini penting untuk kita perencanaan untuk 2023-2024," ujar Tito.