Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan sejumlah masukan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satu yang menjadi perhatian ialah mengenai keamanan penyelenggara pemilu.
Banyak petugas pemungutan suara meninggal pada Pemilu 2019. Tito menegaskan tak boleh ada lagi penyelenggara yang menjadi korban pesta demokrasi lima tahunan.
"Kita perlu membuat perencanaan yang benar-benar matang agar hal itu tidak terulang lagi," ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2022.
Tito mengatakan penyusunan jadwal, tahapan, dan program Pemilu 2024 harus memenuhi unsur aman dan lancar. Makanya, setiap penyusunan tahapannya harus dilakukan secara rinci. Sehingga, penyelenggaraan bisa dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan.
"Mulai dari persiapan, pendaftaran, kemudian penghitungan itu tepat sesuai dengan waktunya masing-masing. Oleh karena itu perencanaan harus rigit," ungkap dia.
Baca: Pemerintah Pastikan Konsisten Mewujudkan Pemilu 2024
Aspek keamanan masyarakat dan peserta pemilu juga menjad perhatian. Pasalnya, pemilihan presiden, legislatif, hingga kepala daerah bakal digelar serentak pada 2024.
"Dan ini pesertanya enggak sedikit, tidak cuma capres dan cawapres yang perlu diamankan, yang perlu diamankan adalah caleg dari pusat hingga daerah yang jumlahnya ribuan," ujar dia.
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) itu meminta penyusun aturan berkaca pada Pemilu 2019. Masa kampanye yang berlangsung selama tujuh bulan berpotensi menimbulkan pembelahan di tengah masyarakat.
"Kita lihat ada politik identitas, politik SARA yang keluar, itu rawan," ungkap dia.
Dia mengakui pemilihan mengakibatkan perbedaan pilihan. Namun, perbedaan itu harus dikelola agar tidak mengakibatkan konflik yang berakibat pada kehancuran.
"Ini jangan sampai rakyat kita ada konflik kemudian mereka saling menghancurkan karena perbedaan (pilihan)," sebut mantan Kapolri itu.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian menyampaikan sejumlah masukan terkait penyelenggaraan
Pemilu 2024. Salah satu yang menjadi perhatian ialah mengenai keamanan penyelenggara pemilu.
Banyak petugas pemungutan suara meninggal pada Pemilu 2019. Tito menegaskan tak boleh ada lagi penyelenggara yang menjadi korban pesta demokrasi lima tahunan.
"Kita perlu membuat perencanaan yang benar-benar matang agar hal itu tidak terulang lagi," ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2022.
Tito mengatakan penyusunan jadwal, tahapan, dan program
Pemilu 2024 harus memenuhi unsur aman dan lancar. Makanya, setiap penyusunan tahapannya harus dilakukan secara rinci. Sehingga, penyelenggaraan bisa dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan.
"Mulai dari persiapan, pendaftaran, kemudian penghitungan itu tepat sesuai dengan waktunya masing-masing. Oleh karena itu perencanaan harus rigit," ungkap dia.
Baca:
Pemerintah Pastikan Konsisten Mewujudkan Pemilu 2024
Aspek keamanan masyarakat dan peserta pemilu juga menjad perhatian. Pasalnya, pemilihan presiden, legislatif, hingga kepala daerah bakal digelar serentak pada 2024.
"Dan ini pesertanya enggak sedikit, tidak cuma capres dan cawapres yang perlu diamankan, yang perlu diamankan adalah caleg dari pusat hingga daerah yang jumlahnya ribuan," ujar dia.
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) itu meminta penyusun aturan berkaca pada Pemilu 2019. Masa kampanye yang berlangsung selama tujuh bulan berpotensi menimbulkan pembelahan di tengah masyarakat.
"Kita lihat ada politik identitas, politik SARA yang keluar, itu rawan," ungkap dia.
Dia mengakui pemilihan mengakibatkan perbedaan pilihan. Namun, perbedaan itu harus dikelola agar tidak mengakibatkan konflik yang berakibat pada kehancuran.
"Ini jangan sampai rakyat kita ada konflik kemudian mereka saling menghancurkan karena perbedaan (pilihan)," sebut mantan Kapolri itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
